Viral: Kepala Kemenag Halmahera Utara Ajak Pilih Paslon Gubernur dan Bupati

Kepala Kementerian Agama Halmahera Utara, Maluku Utara, Abdurahman M. Ali diduga melakukan kampanye di salah satu sekolah swasta di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat.

Dalam video yang beredar, kepala Kemenag mengajak seluruh pegawai Kemenag, baik itu guru ASN maupun guru honorer yang hadir, untuk memilih salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 04, Sherly-Sarbin.

"Saya terus terang mengajak kalian untuk provinsi itu, kita berada di Sila ke-4 karena di situ ada orang Kementerian Agama," ucap kepala Kemenag dalam video berdurasi 7 menit 11 detik tersebut.

Dalam pertemuan itu, kepala Kemenag juga meminta kepada peserta yang hadir untuk tidak memilih paslon Gubernur Muhammad Kasuba, walaupun diberikan uang untuk memilih, sebab pada akhirnya akan terjadi korupsi.

Baca juga:

---

Mantan Danrem 152/Baabullah Jabat Staf Ahli Menteri Pertahanan

---

Aliong Mus: Program Pembangunan Prabowo-Gibran Akan Diterapkan di Maluku Utara

---

Rizal Marsaoly: Rocktober Jadi Bukti Kolaborasi Nyata di Kota Ternate

---

Selain di tingkat provinsi, kepala Kemenag Halut juga mengarahkan pegawai Kemenag se-Halut untuk memenangkan calon Bupati bernomor urut 2, SMART (Stewart-Maskur), karena hanya paslon nomor urut 2 yang menjalin silaturahmi dan meminta bantuan kepadanya untuk dukungan dari instansi yang dipimpinnya.

Ia bahkan menyebutkan adanya deal-deal politik berupa pembangunan infrastruktur jika mereka terpilih menjadi bupati.

“Dari empat kandidat yang menjalin silaturahmi, hanya satu orang yang meminta bantuan kerja sama. Saya bilang boleh, tapi saya minta pertama, Islamic Center; yang kedua, Asrama Haji; yang ketiga, madrasah swasta disentuh; yang keempat, insentif guru; dan yang kelima, madrasah negeri harus dihibahkan untuk rehabilitasi,” jelasnya.

Kepala Kemenag sendiri melarang pegawainya merekam saat dirinya berbicara, dengan dalih agar seluruh ASN di Kemenag tetap solid.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Halut, Ahmad Idris, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya saat ini belum menerima laporan. Hanya saja, sudah ada video yang terlihat di media sosial, sehingga pihaknya akan melakukan penelusuran.

“Kalau memang tidak ada laporan, kami tetap melakukan penelusuran terkait dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu pejabat,” katanya.