Pilkada

Sherly Tjoanda Langsung Respons Keluhan Warga Ternate dengan Komitmen Tak Terduga

Sherly Tjoanda, calon Gubernur Maluku Utara saat pose bersama dengan warga Afe Taduma, Ternate. Foto: Qal

Sherly Tjoanda, calon Gubernur Maluku Utara, langsung merespons berbagai keluhan yang disampaikan oleh warga Afe Taduma, Ternate, dalam acara tatap muka pada Jumat, 8 November 2024.

Dalam acara tersebut, warga langsung menyampaikan keluhan terkait berbagai isu setelah diberikan kesempatan oleh Sherly. Salah satunya adalah masalah pendidikan, khususnya mengenai beasiswa untuk anak-anak mereka.

"Kami ingin tahu lebih banyak soal beasiswa, apakah anak-anak kami bisa mendapatkan kesempatan itu?" tanya seorang warga.

Keluhan lainnya terkait BPJS, di mana ada yang mengeluhkan layanan kesehatan.

"Jika tidak ada saldo BPJS, kami disuruh pulang saat masuk rumah sakit," ungkap salah satu warga.

Selain itu, ada juga keluhan mengenai kurangnya infrastruktur dasar, seperti saluran air dan talud yang belum dibangun, meskipun sudah diajukan sebelumnya.

Menanggapi keluhan ini, Sherly menjelaskan bahwa sebagian besar program yang dilakukan di Morotai, ketika almarhum suaminya menjabat sebagai bupati, dilatarbelakangi oleh pengalaman pribadi yang merasakan kesulitan di masa muda.

"Beliau tidak bisa bersekolah, tidak bisa berobat, dan mengalami banyak kesulitan hidup. Ketika beliau menjadi Bupati Morotai, beliau bertekad untuk memastikan masyarakat Morotai tidak merasakan hal yang sama. Kami berusaha mengatasi masalah ini, seperti menyediakan pendidikan gratis dan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat," jelas Sherly.

Baca juga:

PTPS se-Kecamatan Pulau Batang Dua, Ternate Dilantik: Siap Sukseskan Pilkada

DPRD Ternate Bentuk AKD, Siap Kawal Aspirasi Warga

Cek Fakta: Paslon Cagub Maluku Utara Nomor 04 Libatkan Anak-anak dalam Konten Kampanye

Sherly juga menegaskan bahwa pendidikan dasar di Morotai, mulai dari SD hingga SMP, sudah gratis, yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan untuk SMA/SMK, tanggung jawabnya berada di provinsi.

"Pemerintah pusat melalui dana BOS memberikan anggaran untuk pendidikan, sekitar Rp 1 juta per siswa. Dengan pengelolaan yang baik, SMA/SMK tidak seharusnya lagi memungut biaya tambahan seperti iuran bulanan sebesar Rp 150.000," ujarnya.

Sherly berjanji bahwa jika terpilih menjadi gubernur, dalam waktu singkat setelah APBD Perubahan (APBD-P), dia akan menghapuskan iuran tambahan SMA/SMK di Maluku Utara.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga