Ekonomi Maluku Utara Melejit! BI dan Pemprov Siapkan Transformasi Digital dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencatatkan kinerja yang luar biasa pada 2025, menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara.

Acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Selasa, 2 Desember 2025, mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”.

Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan apresiasi atas kinerja Bank Indonesia yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah, di mana pertumbuhan ekonomi begitu dinamis dan inflasi tetap terkendali.

"Apresiasi kami sampaikan kepada pihak perbankan yang mendukung pelaku usaha, mulai dari sektor pertanian hingga ekonomi syariah melalui Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS), termasuk pondok pesantren," ujar Sarbin Sehe.

Meski pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, Wagub menekankan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan, karena pengembangan sektor lain belum optimal.

Di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin, Pemprov Maluku Utara berkomitmen memulai pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa. Harapannya, ke depan petani kelapa memiliki pilihan untuk menjual buah atau kopranya, didukung pasar yang baik serta kolaborasi dan koordinasi maksimal.

"Pembangunan masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam yang akan habis. Kita harus beralih ke sektor pariwisata, wisata kuliner rempah-rempah, sumber daya manusia, dan ekosistem pariwisata lainnya," tegas Wagub.

Kepala BI Perwakilan Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2025 tercatat sebesar 5,04 persen, sementara Maluku Utara tumbuh 39,10 persen, didorong oleh industri pengolahan, khususnya hilirisasi nikel.

Produk olahan nikel berkualitas tinggi Malut, yang diekspor ke Tiongkok sebagai bahan baku industri besi baja dan komponen kendaraan listrik (EV), menyumbang 95 persen dari total ekspor daerah.

Di sisi lain, inflasi Maluku Utara sepanjang 2025 tetap terkendali, dengan November 2025 sebesar 1,89 persen year-on-year, berada dalam sasaran target pemerintah (2,5 persen ±1 persen).

Stabilitas sistem keuangan juga terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Malut tumbuh sekitar 43 persen (Rp15,8 triliun), sementara penyaluran kredit meningkat 8,9 persen (Rp16,18 triliun), keduanya di atas rata-rata nasional. Namun, BI mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit produktif dan kredit UMKM yang pertumbuhannya masih rendah.

Transformasi digital menjadi fokus utama. Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mengalami pertumbuhan tinggi, dengan 132.000 merchant dan 102.000 pengguna per September 2025. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) Malut juga bergerak cepat, dengan 10 dari 11 pemerintah daerah masuk kategori digital, bahkan meraih penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Championship.

Pertemuan tahunan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut, Wali Kota Ternate, Kepala BI Perwakilan Malut, kepala perwakilan perbankan, perwakilan Forkopimda Malut, pimpinan OPD, dan para pelaku usaha.

Dengan strategi kolaboratif antara BI, Pemprov, dan pelaku usaha, Maluku Utara semakin siap menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat ekonomi digital dan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan.