Gubernur Sherly Instruksikan Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Penegasan ini menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait meningkatnya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik pada November 2025.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang antisipasi cuaca ekstrem di daerah rawan bencana.

Dalam keterangannya, Gubernur Sherly menekankan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan mengingat pola cuaca yang semakin tidak menentu dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan masyarakat.

“Saya meminta seluruh bupati dan wali kota bertindak cepat, melakukan pemetaan risiko, serta memastikan seluruh perangkat daerah dalam kondisi siaga penuh. Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak,” ujar Sherly Tjoanda, Selasa 2 Desember 2025.

Gubernur meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah rawan banjir, longsor, rob, dan angin kencang berdasarkan dokumen kajian risiko bencana dan rencana kontingensi masing-masing daerah. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta kesiapan sumber daya perangkat daerah, relawan, hingga dukungan dunia usaha.

“Anggaran BTT wajib disiapkan dan dimanfaatkan secara tepat, baik untuk langkah mitigasi maupun respons cepat. Jangan sampai kita lengah,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Sherly menginstruksikan penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Pemerintah daerah diminta rutin melakukan simulasi tanggap darurat agar warga memahami langkah penyelamatan diri saat bencana terjadi.

“Kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun. Pemerintah daerah harus hadir memberikan pemahaman yang benar tentang tata cara menghadapi bencana,” katanya.

Seluruh kabupaten dan kota juga diminta mengaktifkan posko kebencanaan, menggelar apel siaga, serta melibatkan unsur TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan kebencanaan, dan organisasi kemasyarakatan. Instruksi ini turut dipertegas dengan kewajiban publikasi melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat dapat memantau respon pemerintah secara terbuka.

Gubernur menekankan kesiapan logistik dan peralatan penanggulangan bencana sebagai prioritas utama, termasuk pemanfaatan data real-time BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap infrastruktur, seperti normalisasi sungai dan saluran air, guna mencegah banjir dan longsor.

Penanganan Cepat Jika Bencana Terjadi

Apabila bencana terjadi, Gubernur Sherly menegaskan perlunya langkah cepat dalam pertolongan darurat, pendataan korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai standar layanan minimal. Ia juga menyoroti penguatan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana untuk memastikan respon cepat hingga ke tingkat akar rumput.

Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan laporan penanggulangan bencana secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Koordinasi menjadi kunci. Saya minta semua daerah disiplin melaporkan perkembangan agar langkah-langkah kita terarah dan terukur,” pungkasnya.