Pemerintah Perkuat Penanganan Gempa Maluku Utara, Wagub: Bantuan Pusat Sangat Dibutuhkan

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis, 2 April 2026, menyisakan dampak signifikan. Ratusan bangunan dilaporkan rusak, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi.

Bencana ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto yang langsung menginstruksikan percepatan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota terdampak menggelar rapat koordinasi (rakor), Minggu, 5 April 2026.

Rakor berlangsung di Ruang VIP Pemda, Bandara Sultan Babullah, Ternate, dan dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto serta Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Kolonel Herry Setiono.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengungkapkan bahwa gempa berdampak langsung pada enam kabupaten/kota, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

“Kerusakan terjadi pada berbagai infrastruktur, namun hingga saat ini tidak ada korban jiwa. Ini patut kita syukuri,” ujar Sarbin.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tercatat 99 unit rumah mengalami rusak berat, 66 unit rusak sedang, dan 139 unit rusak ringan.

Selain rumah warga, gempa juga merusak 11 unit rumah ibadah, 1 sarana pendidikan, 1 fasilitas pelayanan publik, serta sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti ruang tunggu pelabuhan speed, tambatan perahu sepanjang 80 meter, dan 1 gedung pertemuan.

Jumlah warga terdampak tercatat lebih dari 2.000 jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 1.107 jiwa atau sekitar 100 kepala keluarga saat ini masih berada di pos pengungsian.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, satu warga di Kota Ternate dilaporkan mengalami luka ringan akibat gempa tersebut.

Sarbin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak cepat dalam penanganan darurat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk TNI/Polri dan relawan, khususnya di Kecamatan Batang Dua yang menjadi wilayah paling terdampak.

Ia menegaskan, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan di Maluku Utara.

“Kami berharap bantuan dari pemerintah pusat dapat dimaksimalkan, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota terdampak. Koordinasi juga sudah kami sampaikan secara resmi,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Tidore, serta Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly yang juga bertindak sebagai Koordinator Posko Tanggap Darurat Kota Ternate.