Pemprov Maluku Utara Dorong Tambahan Kuota BBM dan LPG untuk Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui penguatan pasokan energi, khususnya BBM dan LPG.

Upaya tersebut diwujudkan dengan mendorong penambahan kuota nasional guna memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi.

Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis, 23 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Maluku Utara mengajukan tambahan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Usulan ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Sekprov Samsuddin menegaskan bahwa kebijakan energi harus berpihak pada masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani yang sangat bergantung pada BBM dan LPG dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil tidak terbebani. Energi ini menjadi penopang utama aktivitas UMKM, sehingga jika terjadi kenaikan harga, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemprov juga menyoroti distribusi LPG yang sebelumnya mengalami perubahan jalur pasokan dan berdampak pada kekhawatiran kenaikan harga di beberapa daerah.

Selain itu, pemerintah daerah turut mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan untuk mempermudah akses BBM bagi nelayan yang selama ini masih menghadapi kendala distribusi.

Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akses energi masyarakat.

“Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat dilayani di SPBU dengan rekomendasi dari dinas terkait. Prinsipnya, kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, BPH Migas memastikan akan memperketat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara untuk mencegah penyimpangan serta praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran. Lembaga tersebut juga berkomitmen melakukan penambahan kuota minyak tanah lebih awal guna mengantisipasi potensi kelangkaan.

Dari sisi pasokan, PT Pertamina Patra Niaga memastikan kondisi stok energi di Maluku Utara saat ini berada dalam kondisi aman. LPG disebut memiliki ketahanan di atas 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar terjaga dengan suplai rutin ke terminal BBM di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM berbasis digital melalui aplikasi X-Star, guna memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap stabilitas harga energi tetap terjaga dan ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan semakin kuat.