Gubernur Sherly Siapkan Pendidikan Jarak Jauh hingga Beasiswa Kedinasan di Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 untuk meluncurkan sejumlah program strategis di sektor pendidikan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyiapkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi anak-anak di wilayah kepulauan hingga beasiswa sekolah kedinasan guna memperluas akses pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul di daerah.

Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Menurutnya, seluruh anak di Maluku Utara, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terpencil, memiliki kesempatan dan mimpi yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Pendidikan adalah jalan untuk memanusiakan manusia sebagaimana nilai yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara. Karena itu pemerintah harus memastikan semua anak Maluku Utara mendapatkan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas,” kata Sherly.

Ia mengakui, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan. Akses sekolah yang terbatas, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga keterbatasan sarana penunjang menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan meluncurkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA yang mulai dijalankan pada tahun 2026.

Program ini ditujukan bagi siswa lulusan SMP yang tinggal di desa atau pulau yang belum memiliki SMA dan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke kecamatan atau kabupaten lain.

Pada tahap awal, program tersebut akan diterapkan di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai.

Sherly menjelaskan, siswa nantinya akan terdaftar pada SMA induk terdekat di masing-masing kabupaten dan tetap tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Proses pembelajaran dilakukan secara daring dan luring dengan memanfaatkan fasilitas sekolah SD maupun SMP yang sudah ada di desa.

Pemerintah juga menyiapkan perangkat komputer sebagai sarana belajar, sementara guru dari sekolah induk akan melakukan kunjungan berkala untuk memberikan pembelajaran tatap muka beberapa hari dalam sepekan.

“Anak-anak tidak perlu meninggalkan desa atau pulau mereka hanya untuk mendapatkan ijazah SMA. Mereka tetap bisa belajar dari tempat tinggalnya, mengikuti ujian, dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujarnya.

Selain program PJJ, Pemprov Maluku Utara juga kembali membuka program beasiswa pendidikan tinggi bagi seribu mahasiswa. Namun, pada tahun ini mekanisme pendaftaran dibuat lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Pendaftaran dilakukan melalui SMA, SMK, dan SLB di seluruh Maluku Utara dengan proses verifikasi langsung di sekolah masing-masing. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa kategori desil 1 hingga 5 dan dapat digunakan untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi terakreditasi B di Maluku Utara.

Tak hanya itu, Sherly juga meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak aparatur sipil negara profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara.

Saat ini Pemprov Maluku Utara telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan nasional seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Beberapa sekolah kedinasan lainnya juga masih dalam tahap penjajakan kerja sama.

Dalam program tersebut, pembiayaan pendidikan akan ditanggung bersama, yakni 60 persen oleh Pemprov Maluku Utara dan 40 persen oleh pihak terkait. Peserta akan diseleksi secara terbatas setiap tahun.

“Kami ingin ke depan putra-putri Maluku Utara hadir di berbagai sekolah kedinasan terbaik di Indonesia dan menjadi ASN profesional yang mampu membangun daerah,” tandas Sherly.