Wali Kota Tauhid Dorong Percepatan Jalan dan Revitalisasi Pelabuhan di Ternate

Pemerintah Kota Ternate menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi pelabuhan melalui dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2027.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 di Hotel Bela Ternate, Kamis, Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Tauhid menegaskan bahwa Pemkot Ternate terus mengusulkan sejumlah program prioritas yang belum dapat dibiayai melalui APBD kota agar mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Salah satu usulan prioritas yang kini masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yakni pembangunan dan rekonstruksi jalan sepanjang 33 kilometer yang mencakup 22 ruas jalan di wilayah Kota Ternate.

Program tersebut meliputi rekonstruksi jalan di Batang Dua dan Pulau Mayau, termasuk perbaikan sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Ternate hingga Pulau Moti.

“Program tersebut meliputi rekonstruksi jalan di Batang Dua, Pulau Mayau, serta perbaikan ruas jalan di Kota Ternate dan Pulau Moti,” kata Tauhid.

Menurut dia, usulan pembangunan jalan dan jembatan tersebut telah melalui tahap verifikasi oleh Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara dan diproyeksikan masuk tahap pelaksanaan pada tahun 2027.

“Kami terus melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi agar kebutuhan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam APBD kota bisa didorong melalui program pusat,” ujarnya.

Selain pembangunan jalan, Pemkot Ternate juga terus mendorong revitalisasi sejumlah pelabuhan melalui dukungan pemerintah pusat.

Tauhid mengakui, pengembangan pelabuhan selama ini masih terkendala persoalan pembebasan lahan serta status aset yang masih dimiliki pemerintah daerah.

Karena itu, Pemkot Ternate mengambil langkah strategis dengan mengusulkan penyerahan aset pelabuhan kepada pemerintah pusat agar proses revitalisasi dapat didanai dan dikerjakan langsung oleh Kementerian Perhubungan.

“Jika sudah masuk menjadi bagian dari aset pemerintah pusat, maka akan dilakukan revitalisasi oleh Kementerian Perhubungan. Itu sudah diusulkan,” jelasnya.

Beberapa lokasi yang menjadi prioritas penyelesaian aset dan pengembangan pelabuhan tersebut meliputi kawasan Dufa-Dufa, Batang Dua atau Mayau, Pelabuhan Semut di Ternate, hingga rencana pembebasan lahan di Pulau Hiri.

Terkait pembebasan lahan, Tauhid menyebut pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

“Tapi untuk penyelesaian aset pelabuhan, prosesnya sedang berjalan,” pungkasnya.