Dorong Konektivitas Wilayah, BPJN Maluku Utara Sinkronkan Program Jalan di Halmahera Tengah

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Maluku Utara.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyinkronkan program pembangunan jalan dan jembatan bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, dan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji. Pertemuan itu membahas sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Abdul Hamid mengatakan, agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah melakukan monitoring terhadap kondisi ruas jalan nasional di Halmahera Tengah sekaligus menyelaraskan usulan daerah yang akan diajukan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

“Monitoring ruas Jalan Payahe–Weda dan sejumlah ruas jalan nasional di Halmahera Tengah, serta sinkronisasi usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Halmahera Tengah,” kata Abdul Hamid.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

BPJN Maluku Utara berharap berbagai program prioritas yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat masuk dalam agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, aksesibilitas masyarakat meningkat, konektivitas antarwilayah semakin baik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong lebih cepat.

Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan BPJN Maluku Utara. Ia menilai dibukanya kembali Program Instruksi Presiden Jalan Daerah menjadi peluang besar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

Menurut Ikram, melalui program tersebut pembangunan jalan dapat diusulkan dengan nilai di bawah Rp20 miliar, sedangkan pembangunan jembatan dapat menggunakan skema pembiayaan multiyears.

Ia juga memaparkan sejumlah pembangunan ruas jalan strategis yang sebelumnya telah direalisasikan bersama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) guna mendukung konektivitas kawasan industri dan permukiman warga.

“Pemda Halmahera Tengah bersama PT IWIP telah membangun ruas jalan Lokulamo–Lelilef, kemudian dilanjutkan dengan ruas Gemaf–Sagea serta pengalihan ruas jalan Tabalik. Jalan-jalan tersebut merupakan ruas nasional yang dikerjakan oleh PT IWIP atas permintaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Halmahera Tengah juga mengusulkan pembangunan jalan lingkar tambang yang menghubungkan Lokulamo, Waekob, Waejarana hingga Kulo. Dalam usulan tersebut turut dimasukkan pembangunan satu unit jembatan di Kali Get, Desa Sakam, yang dinilai sangat penting bagi kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Kami juga mengusulkan pembangunan jalan lingkar tambang mulai dari Lokulamo, Waekob, Waejarana sampai Kulo, termasuk satu titik jembatan di Kali Get. Perencanaannya sudah selesai dan diharapkan dapat masuk dalam program IJD sehingga pelaksanaannya dapat ditangani oleh Balai Jalan Nasional,” jelasnya.

Ikram berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPJN Maluku Utara terus diperkuat agar kebutuhan infrastruktur di Halmahera Tengah dapat terakomodasi dalam program pembangunan nasional.

“Dengan dukungan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Halmahera Tengah diharapkan semakin cepat terealisasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.