Nikelnya Mendunia, Jalannya Masih Bertanya

(Sebuah Refleksi tentang Kekayaan, Kemerdekaan, dan Keadilan Pembangunan Maluku Utara)

Oleh:

Risval Tri Budiyanto, ST., MT (Pemerhati Infrastruktur)

=====================================

Ada sebuah pemandangan yang mungkin sudah terlalu biasa bagi kita.

Kapal-kapal besar bergerak membawa hasil bumi Maluku Utara. Aktivitas industri tumbuh cepat. Investasi datang dalam jumlah besar. Alat-alat berat bekerja siang dan malam. Nama Maluku Utara semakin sering muncul dalam berita ekonomi nasional, bahkan dalam percakapan industri dunia.

Di sisi lain, ketika kita bergerak sedikit menjauh dari pusat-pusat pertumbuhan itu, wajah pembangunan bisa berubah.

Ada jalan yang belum memadai. Ada wilayah yang belum mudah dijangkau. Ada masyarakat yang harus menyeberangi laut untuk mendapatkan pelayanan dasar. Ada pulau-pulau yang jaraknya terasa semakin jauh bukan hanya karena laut, tetapi juga karena mahalnya biaya menghadirkan negara.

Kontras inilah yang layak direnungkan.

Bagaimana mungkin sebuah daerah memiliki kekayaan alam yang begitu besar, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah infrastruktur yang begitu panjang?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru karena kita mencintai Maluku Utara, pertanyaan itu perlu diajukan dengan kepala dingin.

Sebab kemerdekaan seharusnya bukan hanya memberi kita hak untuk mengelola kekayaan, tetapi juga kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan secara adil.

Pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin sudah waktunya kita melihat persoalan ini bukan sekadar dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sisi keadilan pembangunan.

Tanah yang Kaya, Pulau-Pulau yang Menunggu

Maluku Utara bukan daerah yang miskin sumber daya.

Sebaliknya, tanahnya menyimpan kekayaan yang sangat penting bagi dunia.

Nikel dari Halmahera dan Obi telah menjadi bagian dari rantai industri global. Weda Bay dikenal sebagai salah satu kawasan produksi nikel terbesar di dunia. Hilirisasi berkembang, kawasan industri tumbuh, dan investasi mengalir.

Nikel yang dahulu hanya dipandang sebagai mineral di bawah tanah kini menjadi bagian dari cerita besar industri baterai, kendaraan listrik, dan transisi energi dunia.

Nama Maluku Utara pun ikut terangkat.

Kita tentu patut bangga.

Tetapi di tengah kebanggaan itu, ada satu kalimat yang terdengar sederhana:

Nikelnya mendunia, jalannya masih bertanya.

Sedikit jenaka, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan serius.

Kekayaan alam dan kualitas infrastruktur ternyata tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama.

Kawasan industri dapat tumbuh dalam hitungan tahun. Investasi dapat bergerak sangat cepat. Namun membuka konektivitas sebuah pulau membutuhkan waktu, biaya, dan kesabaran yang jauh lebih panjang.

Di situlah kesenjangan antara kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan mulai terlihat.

Kita Tidak Hanya Berbicara tentang Jalan

Ketika berbicara tentang infrastruktur, kita sering membayangkan jalan yang mulus atau jembatan yang kokoh.

Padahal bagi Maluku Utara, persoalannya jauh lebih luas.

Kita berbicara tentang laut. Tentang kapal. Tentang pelabuhan. Tentang cuaca. Tentang jarak antarpulau. Tentang biaya logistik.

Kita berbicara tentang bagaimana seorang guru mencapai sekolahnya, tenaga kesehatan menjangkau pasien, petani dan nelayan membawa hasil produksi, material pembangunan dikirim, hingga bagaimana pemerintah dapat menyalurkan bantuan ketika bencana terjadi.

Di provinsi kepulauan, jarak geografis berubah menjadi biaya pembangunan.

Membangun sekolah tidak berhenti pada biaya gedung. Materialnya harus dikirim.

Membangun jalan tidak hanya berbicara tentang aspal. Alat berat harus sampai ke lokasi.

Membangun puskesmas tidak cukup dengan mendirikan bangunan. Tenaga kesehatan, obat-obatan, dan peralatan harus tersedia.

Bahkan untuk menghadirkan pelayanan sederhana, negara terkadang harus terlebih dahulu menyeberangi laut.

Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan pembiayaan yang secara struktural lebih besar. Kenyataan geografis ini semestinya menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan fiskal.

Keadilan Bukan Berarti Semua Harus Sama

Di sinilah pemikiran filsuf politik Amerika, John Rawls, menjadi relevan.

Melalui gagasan justice as fairness, Rawls menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama. Salah satu gagasannya, Difference Principle, melihat bahwa ketimpangan dapat dibenarkan sepanjang pengaturan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam posisi paling kurang menguntungkan.

Jika gagasan ini kita bawa ke dalam pembangunan Maluku Utara, pelajarannya sederhana:

perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan.

Bayangkan dua daerah mendapatkan anggaran pembangunan dengan jumlah yang sama.

Daerah pertama berada di daratan dan seluruh wilayahnya terhubung jalan. Daerah kedua terdiri atas pulau-pulau yang membutuhkan kapal untuk mengangkut material, peralatan, tenaga kerja, bahkan pelayanan pemerintah.

Apakah anggaran yang sama akan menghasilkan kemampuan pembangunan yang sama?

Belum tentu.

Karena itu, keadilan fiskal bukan hanya pertanyaan tentang berapa besar anggaran yang tersedia.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Berapa biaya yang dibutuhkan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak?

Pertanyaan inilah yang sering hilang ketika kita hanya melihat angka dalam dokumen anggaran.

APBD dan Kenyataan yang Harus Dihadapi

Maluku Utara menghadapi kebutuhan pembangunan yang besar dengan ruang fiskal yang terbatas.

Pemerintah daerah harus membiayai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebencanaan, pemerintahan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Di saat yang sama, tekanan terhadap transfer dan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus semakin cermat menentukan prioritas.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Juni 2026 bahkan pernah menggambarkan kondisi fiskal daerah dengan kalimat yang cukup mengkhawatirkan:

“Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun.”

Kalimat itu sederhana, tetapi persoalannya tidak sederhana.

Ketika ruang fiskal semakin sempit, pemerintah harus membuat pilihan. Bahkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN menjadi bagian dari langkah untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.

Sementara kebutuhan pembangunan tidak pernah berhenti.

Jalan tetap harus dibangun. Pelabuhan perlu diperbaiki. Sekolah membutuhkan perhatian. Rumah sakit harus terus berjalan. Masyarakat membutuhkan pelayanan. Dan pulau-pulau yang jauh tetap menunggu kehadiran negara.

Di sinilah persoalan fiskal sesungguhnya bukan sekadar persoalan angka dalam APBD.

Ia adalah persoalan tentang seberapa jauh pemerintah mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat.

Ironi di Tengah Kekayaan

Barangkali inilah bagian yang paling menarik untuk direnungkan.

Maluku Utara memiliki sesuatu yang dicari dunia.

Nikel kita menjadi bagian dari industri global. Investasi besar masuk. Kawasan industri berkembang.

Namun pada saat yang sama, pemerintah daerah masih berhadapan dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ini bukan berarti seluruh kekayaan alam harus masuk ke kas daerah. Persoalannya jauh lebih kompleks karena pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari sistem ekonomi dan fiskal nasional.

Tetapi tetap ada pertanyaan yang layak diajukan:

Ketika sebuah daerah memberikan kontribusi strategis bagi perekonomian nasional, apakah kapasitas pembangunannya juga sudah mendapatkan perhatian yang sebanding dengan tantangan yang dihadapinya?

Pertanyaan ini bukan semata-mata tentang meminta perlakuan istimewa.

Ini tentang memastikan keadilan.

Daerah penghasil tidak semestinya hanya dikenal ketika berbicara tentang produksi. Daerah penghasil juga harus dibicarakan ketika menyangkut kualitas manusia, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakatnya.

Jangan Biarkan Kemajuan Berhenti di Pagar Industri

Kita tidak perlu mempertentangkan Proyek Strategis Nasional dengan pembangunan daerah.

Justru sebaliknya.

Kita harus berharap proyek-proyek besar menjadi lokomotif pembangunan daerah.

Ketika kawasan industri berkembang, masyarakat sekitar harus memperoleh peluang.

Ketika jalan industri dibangun, konektivitas masyarakat sekitarnya idealnya ikut membaik.

Ketika pelabuhan berkembang, ekonomi lokal semestinya ikut bergerak.

Ketika tenaga kerja dibutuhkan, pendidikan dan pelatihan masyarakat lokal harus diperkuat.

Ketika investasi tumbuh, UMKM lokal harus memperoleh ruang.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di dalam pagar kawasan industri.

Ia harus mengalir ke luar.

Menjadi jalan. Menjadi sekolah. Menjadi pekerjaan. Menjadi usaha. Menjadi keterampilan. Menjadi kesempatan.

Jangan sampai kita menciptakan oase kemajuan di tengah wilayah yang masih berjuang mengejar ketertinggalan.

Sederhananya, jangan hanya membangun rumah yang megah tetapi lupa membangun jalan menuju rumah tersebut.

Rumah itu mungkin menjadi kebanggaan.

Tetapi jalan menuju rumah itulah yang membuat masyarakat sekitar dapat ikut menikmati kemajuan.

Pertumbuhan Bukan Tujuan Akhir

Amartya Sen melalui capability approach mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari bertambahnya pendapatan atau besarnya ekonomi.

Pembangunan seharusnya memperluas kemampuan manusia.

Maka, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara seharusnya membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup.

Anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Masyarakat mendapatkan akses kesehatan.

Nelayan memiliki pasar.

Petani memiliki konektivitas.

Pemuda memiliki pekerjaan.

Pengusaha lokal memperoleh peluang.

Dan masyarakat di pulau-pulau memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan negara.

Jika semua itu terjadi, barulah pertumbuhan ekonomi memiliki makna yang lebih dalam.

Sebab angka pertumbuhan tidak berjalan sendiri. Di belakang setiap angka seharusnya ada kehidupan manusia yang berubah.

Mungkin Ini yang Harus Kita Bicarakan di Hari Kemerdekaan

Pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, kita tidak kekurangan alasan untuk bangga.

Indonesia tumbuh. Investasi berkembang. Industri bergerak. Hilirisasi berjalan. Dan Maluku Utara menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan itu.

Tetapi kemerdekaan juga mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada rasa bangga.

Kemerdekaan memberi kita keberanian untuk bertanya.

Apakah anak yang tinggal di pulau kecil memiliki kesempatan yang sama dengan anak yang tinggal di pusat kota?

Apakah masyarakat di wilayah terpencil memiliki akses pelayanan yang layak?

Apakah pertumbuhan industri di sekitar mereka juga membuka jalan menuju kesejahteraan?

Apakah kekayaan yang diambil dari tanah mereka ikut memperbesar kesempatan hidup mereka?

Dan pertanyaan paling sederhana:

Apakah pembangunan sudah sampai kepada mereka?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus disampaikan dengan kemarahan. Tidak pula dengan menyalahkan.

Ia cukup menjadi bahan perenungan bersama.

Membangun provinsi kepulauan memang tidak mudah. Mengelola daerah dengan ruang fiskal terbatas juga tidak mudah. Menghubungkan pulau-pulau bukan pekerjaan sehari semalam.

Namun kritik terhadap pembangunan seharusnya tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap pembangunan.

Justru kritik yang sehat adalah cara memastikan pembangunan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Kembali kepada Jarak dan Laut

Mungkin ada sesuatu yang sederhana tetapi dalam dari semua pembicaraan ini.

Maluku Utara adalah tanah yang kaya.

Kita memiliki nikel yang dibutuhkan dunia. Kita memiliki laut yang luas. Kita memiliki sumber daya alam. Kita memiliki kawasan industri. Kita memiliki posisi strategis.

Tetapi kita juga memiliki pulau-pulau yang harus dihubungkan.

Masyarakat yang harus dilayani.

Anak-anak yang harus diberi kesempatan.

Dan masa depan yang harus dibangun.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada seberapa besar investasi yang masuk atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi.

Ukuran yang lebih manusiawi adalah:

seberapa jauh kehidupan masyarakat berubah karena pertumbuhan itu.

Jika nikel Maluku Utara mampu membantu menggerakkan industri dunia, semoga suatu hari nanti kita juga melihat jalan-jalan daerah bergerak lebih cepat.

Teknologi pembangunan jalan yang memiliki umur rencana panjang, termasuk konstruksi beton pada lokasi yang sesuai, perlu dipertimbangkan secara matang sebagai bagian dari strategi konektivitas jangka panjang, meskipun investasi awalnya lebih mahal.

Jika kawasan industri mampu membangun fasilitas modern, semoga masyarakat di sekitarnya juga semakin mudah memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Jika investasi mampu menyeberangi lautan untuk datang ke Maluku Utara, semoga pembangunan pelayanan publik juga memiliki kemampuan yang sama untuk menyeberangi laut menuju masyarakat.

Dan jika kekayaan bumi Maluku Utara telah menjadi bagian dari masa depan dunia, semoga masa depan masyarakat Maluku Utara juga ikut menjadi lebih baik karenanya.

Barangkali, inilah inti pembangunan yang berkeadilan.

Bukan membuat semua daerah menjadi sama.

Tetapi memastikan setiap daerah, dengan segala perbedaan geografis dan tantangannya, memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh.

Maka kita kembali pada kalimat yang sejak awal terdengar sederhana:

Nikelnya mendunia, jalannya masih bertanya.

Semoga pertanyaan itu tidak selamanya menjadi pertanyaan.

Semoga suatu hari nanti, ketika kita melihat kapal-kapal membawa kekayaan Maluku Utara menuju dunia, kita juga melihat kapal-kapal membawa pembangunan menuju pulau-pulau yang selama ini menunggu.

Semoga ketika kita berbicara tentang Maluku Utara sebagai salah satu pusat industri nikel dunia, kita juga dapat berbicara tentang sekolah-sekolah yang semakin baik, rumah sakit yang semakin mudah dijangkau, pelabuhan yang semakin kuat, jalan yang semakin terbuka, UMKM yang semakin tumbuh, dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Sebab kemajuan yang sejati bukan ketika satu kawasan tumbuh sangat tinggi, melainkan ketika pertumbuhan itu mampu menarik masyarakat di sekitarnya untuk tumbuh bersama.

Dan mungkin, itulah bentuk kemerdekaan yang paling indah:

Ketika kekayaan tidak hanya keluar dari tanah, tetapi juga melahirkan kesempatan.

Ketika investasi tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga meninggalkan masa depan.

Dan ketika pembangunan tidak hanya terlihat megah dari kejauhan, tetapi terasa nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pada usia 81 tahun Republik Indonesia, kiranya refleksi ini tidak dipandang sebagai keluhan, melainkan sebagai bagian kecil dari kecintaan kepada daerah dan negeri ini.

Kita tidak sedang meminta belas kasihan.

Kita sedang berharap agar pembangunan terus disempurnakan. Agar kebijakan semakin adil. Agar investasi semakin memberi manfaat. Agar pemerintah semakin kuat. Dan agar masyarakat semakin sejahtera.

Sebab Maluku Utara bukan sekadar tempat di mana kekayaan Indonesia berada.

Maluku Utara adalah rumah bagi rakyat yang juga berhak merasakan kemajuan Indonesia.

Dan apabila suatu hari nanti jalan terakhir telah tersambung, pelabuhan semakin mudah dijangkau, sekolah semakin dekat, pelayanan kesehatan semakin cepat, dan masyarakat di pulau-pulau kecil merasakan manfaat pertumbuhan yang hari ini kita banggakan, mungkin saat itulah kita dapat berkata dengan tenang:

Kemerdekaan bukan hanya telah sampai di Maluku Utara—tetapi telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka bangsanya.
Maju daerahnya.
Adil pembangunannya.
Sejahtera rakyatnya.

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.