Wali Kota Tauhid Arahkan Hiri-Moti Jadi Kawasan Ekonomi Berkelanjutan

Wali Kota Ternate H. M. Tauhid Soleman mengarahkan Kecamatan Hiri dan Kecamatan Moti untuk dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Arah tersebut mulai disiapkan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Hiri dan Moti. Dokumen ini dinilai penting untuk memastikan pengembangan kedua wilayah berjalan lebih terencana, tertata, layak huni, dan memiliki daya saing.

Tauhid menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Senin, 5 Oktober 2026.

Menurut Tauhid, penyusunan RDTR menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan Hiri dan Moti. Pemerintah membutuhkan pedoman yang jelas untuk mengatur pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur hingga pengalokasian anggaran dalam jangka panjang.

“Penyusunan materi teknis dan RanperKada RDTR di Kota Ternate merupakan kegiatan yang bersifat multisektoral dan langkah preventif sekaligus akseleratif dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah perencanaan Hiri dan wilayah perencanaan Moti yang berkelanjutan,” kata Tauhid.

Ia berharap Hiri dan Moti tidak hanya ditempatkan sebagai wilayah penyangga Kota Ternate. Kedua kecamatan tersebut harus memiliki pusat-pusat aktivitas baru yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Karena itu, pengembangan kawasan perlu disiapkan sejak awal melalui perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus potensi masing-masing wilayah.

Namun, Tauhid mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak mengabaikan aspek lingkungan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi harus tetap memperhitungkan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa rencana pembangunan hari ini tidak merusak atau mengorbankan daya dukung serta daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Selain menjadi pedoman pemanfaatan ruang, RDTR juga diharapkan memberikan kepastian dalam proses perizinan. Kepastian tata ruang dinilai penting untuk mendukung kemudahan investasi sekaligus memastikan pembangunan berlangsung sesuai arah yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, penyusunan KLHS menjadi bagian penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RDTR Hiri dan Moti.

Tauhid berharap FGD dan konsultasi publik tersebut tidak sekadar menjadi tahapan administratif dalam penyusunan dokumen, tetapi menghasilkan masukan yang dapat memperkuat arah pembangunan kedua wilayah.

“Saya berharap pada kegiatan FGD I RDTR dan KP I KLHS ini bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembangunan di Kota Ternate, khususnya di sektor perencanaan tata ruang, sarana, prasarana dan utilitas perkotaan,” pungkasnya.