HUT ke-27, Gubernur Sherly Buka-bukaan soal Capaian Daerah

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi itu meningkat dua kali lipat sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Dari sekitar Rp800 miliar saat keduanya dilantik, PAD Maluku Utara dalam APBD Perubahan 2026 telah mencapai Rp1,6 triliun.

Sherly menyampaikan capaian tersebut setelah memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara di halaman Masjid Raya Shaffulkhairaat, Sofifi, Senin, 12 Oktober 2026. Ia mengapresiasi kolaborasi organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“PAD-nya Rp800 miliar. Hari ini APBD-P 2026 PAD-nya sudah Rp1,6 triliun, naik dua kali lipat,” kata Sherly di hadapan Forkopimda dan Anggota DPRD. Di bidang pendidikan dan kesehatan, Sherly menyebut pemerintah provinsi telah menggratiskan uang komite untuk siswa SMA, SMK, dan SLB dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Pemerintah juga menjalankan program beasiswa dan memperluas cakupan jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) dengan dukungan sepuluh kabupaten dan kota.

Ia mengatakan layanan operasi jantung telah dibuka di Ternate. Pada 2027, pemerintah merencanakan renovasi RSUD Chasan Boesoirie untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Pemerintah juga menargetkan penguatan layanan radiologi di rumah sakit Sofifi agar pasien yang membutuhkan penanganan, termasuk kemoterapi, tidak harus selalu dirujuk ke luar daerah.

Di sektor perumahan, Sherly menyatakan program renovasi rumah tidak layak huni yang dijalankan pemerintah provinsi meningkat dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Targetnya, jumlah rumah yang direnovasi bertambah menjadi 1.500 unit pada 2027.

Selain program daerah, Maluku Utara memperoleh dukungan program bedah rumah dari pemerintah pusat. Menurut Sherly, sebanyak 4.642 rumah telah terverifikasi untuk program tersebut, dari kuota yang disebut mencapai 5.300 unit. Pemerintah provinsi, kata dia, telah mengusulkan kembali data rumah yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan agar dapat diverifikasi.

Di sektor pertanian, pemerintah provinsi mencatat pembangunan sekitar 150 kilometer jalan tani selama 2025–2026. Untuk tahun depan, pemerintah menganggarkan pembangunan 200 kilometer jalan tani. Sherly mengatakan Dinas Pekerjaan Umum tengah menyiapkan inovasi konstruksi yang memungkinkan pembangunan jalan tanpa material sirtu, dengan harapan pengerjaan lebih cepat dan usia jalan lebih panjang.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp300 miliar dalam APBD Perubahan untuk pembayaran dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten dan kota. Pada 2027, pemerintah provinsi kembali menganggarkan Rp250 miliar untuk mencicil kewajiban DBH tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

“Di tahun 2027 kita anggarkan Rp250 miliar untuk mencicil DBH, mudah-mudahan bisa segera lunas,” ujar Sherly.

Meski memaparkan sejumlah capaian, Sherly mengakui masih ada target pembangunan yang perlu dikejar. Ia meminta dinas terkait mempercepat revitalisasi puskesmas, mengejar tambahan anggaran revitalisasi sekolah, serta memastikan hak pekerja di kawasan industri dan sektor swasta terlindungi melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga menyoroti kebutuhan identitas hukum bagi masyarakat pesisir. Pemerintah provinsi bersama instansi terkait telah memfasilitasi layanan isbat nikah dan pencatatan perkawinan bagi sekitar 130 nelayan yang sebelumnya hanya menikah secara agama. Kelengkapan dokumen tersebut dinilai penting agar mereka dapat mengakses berbagai layanan dan fasilitas negara.

Di luar capaian pembangunan, Sherly mendorong penguatan identitas budaya Maluku Utara. Ia menyebut pemerintah sedang membahas regulasi penggunaan baju adat dari sepuluh kabupaten dan kota. Gagasan penyusunan Mars Maluku Utara juga akan ditindaklanjuti melalui perlombaan.

Sherly turut mengapresiasi penyelenggaraan rangkaian HUT ke-27 yang melibatkan parade kebudayaan, partisipasi empat kesultanan, serta pelayanan publik oleh 15 organisasi perangkat daerah di Alun-alun Sofifi.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”. Bagi pemerintah provinsi, tema tersebut menjadi penanda bahwa pertumbuhan daerah perlu diterjemahkan ke dalam layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, peningkatan PAD dan bertambahnya program pembangunan masih perlu diikuti pemerataan manfaat hingga ke sepuluh kabupaten dan kota. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, melainkan juga oleh sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.