Gerak Cepat Pantau Sampah Kalimati, DPRD Ternate Minta Sinergi Cegah Banjir

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, meminta penanganan sampah di kawasan kalimati atau barangka dipercepat untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.

Permintaan itu disampaikan setelah Nurlaela melakukan inspeksi mendadak di sejumlah kalimati di Kota Ternate. Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan tumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga yang berpotensi menghambat aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

Nurlaela mengatakan, sejak awal September 2026, pihaknya telah mengingatkan pemerintah agar mengoptimalkan pengawasan dan pengangkutan sampah di sepanjang barangka.

“Penanganan ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi butuh peran aktif perangkat kelurahan, RW, RT, hingga masyarakat setempat,” tegas Nurlaela.

Ia mengingatkan, tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk dapat memperbesar risiko banjir, terutama ketika debit air meningkat akibat hujan. Selain mengancam permukiman warga, sampah yang terbawa arus hingga ke laut juga berpotensi mencemari perairan dan merusak ekosistem laut.

Sampah Menumpuk di Sejumlah Kelurahan

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, penumpukan sampah ditemukan di sejumlah kalimati yang melintasi Kelurahan Makassar Barat, Makassar Timur, Salahuddin, Maliaro, Kasturian, Koloncucu, serta Lingkungan Akeboca, Kelurahan Soa.

Nurlaela menilai, kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera sebelum intensitas hujan semakin tinggi. Pembersihan kalimati perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar aliran air tidak tersumbat sampah.

Ia juga meminta perangkat kelurahan hingga tingkat RT dan RW meningkatkan pengawasan serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke barangka.

Menurutnya, upaya mengantisipasi banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembersihan ketika sampah sudah menumpuk. Kesadaran masyarakat dan pengawasan rutin menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang.

Minta Pengerukan Kalimati

Untuk mempercepat penanganan, Nurlaela mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Gubernur Maluku Utara. Ia berharap persoalan sampah di kawasan kalimati mendapat perhatian serius melalui langkah konkret dan kerja sama lintas instansi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melakukan pembersihan dan pengerukan kalimati di sejumlah wilayah Kota Ternate sebelum memasuki puncak musim hujan.

Selain itu, Nurlaela mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemkot Ternate. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi penanganan sampah, termasuk di kawasan barangka.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan pendampingan terhadap pengelolaan sampah di Kota Ternate.

Langkah tersebut, kata dia, perlu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Libatkan BUMN dan Swasta

Nurlaela menegaskan, penanganan sampah di Kota Ternate sebagai salah satu wajah Maluku Utara merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan sampah yang terus berulang.

Ia mendorong badan usaha milik negara (BUMN), perbankan, dan perusahaan swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, perusahaan, terutama produsen yang produknya berpotensi menghasilkan limbah plastik, perlu ikut bertanggung jawab dalam mengurangi persoalan sampah.

Kontribusi dunia usaha diharapkan dapat mendukung edukasi lingkungan, penyediaan sarana kebersihan, serta pembentukan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

“Kami berharap mereka dapat berkontribusi melalui program CSR untuk membantu mengedukasi serta membentuk perilaku sadar sampah pada masyarakat Kota Ternate,” pungkasnya.