Pemkot Ternate Gelar Musrenbang RPJPD, Wali Kota: Kuncinya Sinergi dan Konsisten

Ternate - Wali Kota Ternate, Maluku Utara, M. Tauhid Soleman secara resmi membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, di Jati Hotel, Rabu 15 Mei 2024.

Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah, Rizal Marsaoly, Plt. Kepala Bappelitbangda, Taufik Jauhar, Forkopimda, hingga para Pimpinan OPD, itu dengan visi Kota Ternate Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Kepulauan yang Maju dan Berkelanjutan.

"Proses penyelenggaraan Musrenbang haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan masyarakat dan stakeholders," ucap Tauhid saat menyampaikan sambutan.

Ia bilang, Musrenbang ini sangat Penting. Karena, merupakan bagian dari rangkaian finalisasi rancangan RPJPD Kota Ternate Tahun 2025 2045.

"Dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD," katanya.

Lanjut dia, Musrenbang RPJPD ini juga mempunyai arti strategis, sebagai wahana antar pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi semua stakeholder dalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan akhir RPJPD nantinya.

Baca juga:

AGK Jalani Sidang Perdana, Nama 2 Kadis Terungkap Dalam Dakwaan JPU KPK

Rahasia Pengolahan Air Limbah Harita Nickel di Pulau Obi Terungkap: Begini Prosesnya!

Dispersip Ternate Terima Tamu dari Halmahera Tengah, Belajar Menggerakkan Literasi

“Meliputi penajaman Visi dan Misi pembangunan jangka panjang, klarifikasi dan penajaman arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD Kota Ternate dalam melaksanakan Pembangunan daerah,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, keterlibatan semua stakeholder dalam penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah, merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan partisipatif dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan.