Sekda Ternate dan KSOP Bahas Hibah Aset Pelabuhan, Termasuk Mudaffar Sjah II

Pemerintah Kota Ternate bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate membahas rencana hibah sejumlah aset pelabuhan milik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pembahasan tersebut berlangsung saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengunjungi Kantor KSOP Kelas II Ternate, Selasa, 10 Maret 2026.

Dalam kunjungan itu, Rizal didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Moh. Faizal Baddarudin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana penyerahan beberapa aset pelabuhan milik Pemerintah Kota Ternate, di antaranya Pelabuhan Semut Mangga Dua, Pelabuhan Penyeberangan Mayau di Kecamatan Pulau Batang Dua, hingga Pelabuhan Mudaffar Sjah II.

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus membahas pengembangan operasional sejumlah pelabuhan di wilayah Kota Ternate.

“Kami melakukan koordinasi langsung dengan Kepala KSOP untuk membicarakan pengembangan dan operasional beberapa pelabuhan, mulai dari Pelabuhan Semut Mangga Dua hingga pelabuhan di Mayau,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, sebagian aset pelabuhan tersebut masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Ternate sehingga diperlukan proses administrasi untuk menyerahkannya kepada pemerintah pusat melalui KSOP.

“Aset di sisi laut menjadi kewenangan KSOP, sementara sebagian lahannya masih milik pemerintah kota. Karena itu, dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti proses administrasi agar aset tersebut dapat diserahkan sehingga pengembangannya bisa dilakukan,” jelasnya.

Menurut Rizal, penyerahan aset pelabuhan tersebut akan mempermudah pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas pelabuhan di Kota Ternate.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada kunjungan pejabat dari Kementerian Perhubungan ke Ternate untuk bertemu dengan Wali Kota Ternate guna membahas rencana pengembangan sejumlah pelabuhan tersebut.

“Dalam waktu dekat akan ada pejabat dari Kementerian Perhubungan yang datang ke Ternate dan akan bertemu dengan Wali Kota untuk membicarakan rencana pengembangan aset pelabuhan ini,” katanya.

Selain membahas hibah aset, pertemuan tersebut juga menyinggung potensi pengembangan Pelabuhan Dufa-Dufa. Menurut Rizal, pelabuhan tersebut memiliki peluang untuk melayani kapal berukuran lebih besar jika dilakukan penyesuaian pada konstruksi dermaga.

“KSOP hanya membutuhkan pelebaran sekitar empat meter dari kondisi dermaga yang ada saat ini. Jika itu bisa dilakukan, maka kapal-kapal yang lebih besar sudah dapat bersandar di pelabuhan tersebut,” ujarnya.

Rizal menambahkan, pengembangan fasilitas pelabuhan di berbagai wilayah Kota Ternate diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah kota memiliki niat baik untuk mempercepat pengembangan pelabuhan karena ini sebenarnya sudah menjadi agenda sejak lama. Dengan koordinasi yang baik, kami berharap proses ini dapat segera terealisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor kepelabuhanan.

“Kehadiran Sekda Kota Ternate menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan fasilitas pelabuhan melalui koordinasi bersama KSOP,” kata Rushan.

Ia menjelaskan bahwa saat ini beberapa aset pelabuhan, seperti Pelabuhan Semut Mangga Dua, masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Ternate. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam pengembangan pelabuhan karena penggunaan anggaran dari APBN tidak dapat dilakukan pada aset yang bukan milik pemerintah pusat.

“Jika aset itu sudah diserahkan kepada KSOP, maka kami dapat melakukan pengembangan kawasan pelabuhan. Sebab penggunaan anggaran APBN tidak bisa dilakukan pada aset milik pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana penyerahan aset Pelabuhan Penyeberangan Mayau di Kecamatan Pulau Batang Dua. Saat ini wilayah tersebut belum memiliki dermaga yang memadai sehingga kapal perintis yang melayani rute ke Mayau harus berlabuh di laut sebelum penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil.

“Setiap kapal yang tiba di Mayau harus berhenti di tengah laut dan penumpang harus menggunakan perahu kecil untuk menuju darat. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rushan, rencana pembangunan pelabuhan di Mayau sebenarnya sudah pernah dibahas bersama pemerintah daerah. Namun hingga kini prosesnya masih terkendala status kepemilikan aset yang masih berada di bawah Pemerintah Kota Ternate.