Jelang Pemeriksaan BPK, Bupati Rusli Ingatkan OPD Wajib Transparan

Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Peringatan tersebut disampaikan Rusli saat memimpin rapat koordinasi sekaligus entry meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Senin, 6 April 2026.

Dalam arahannya, Rusli menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bebas dari persoalan hukum.

“Seluruh OPD harus benar-benar siap. Data yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun substansi program,” ujarnya di hadapan Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tim auditor BPK.

Ia menambahkan, kesiapan dokumen dan administrasi yang matang akan sangat membantu kelancaran proses pemeriksaan. Sebaliknya, kelalaian dalam penyusunan data berpotensi menimbulkan temuan yang dapat berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Selain fokus pada aspek keuangan, Rusli juga menyoroti progres sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di Morotai. Ia meminta agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal tanpa kendala berarti di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menekankan pentingnya sinkronisasi data antar perangkat daerah guna menghindari perbedaan informasi saat proses audit berlangsung.

“Momentum entry meeting ini harus dimanfaatkan untuk menginventarisir seluruh persoalan, termasuk kendala teknis maupun dukungan aplikasi, sehingga dapat segera ditangani,” katanya.

Ia juga menginstruksikan seluruh OPD agar segera mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala administratif sebelum pemeriksaan memasuki tahap lanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai optimistis, dengan koordinasi yang solid dan persiapan yang matang, hasil pemeriksaan BPK tahun ini dapat memberikan penilaian yang optimal terhadap kinerja keuangan dan pembangunan daerah.