WALHI Maluku Utara Dorong Sekolah Transisi Energi, Soroti Dampak Tambang di Halmahera

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara mendorong penguatan transisi energi berbasis masyarakat melalui program Sekolah Lapangan Transisi Energi.

Program ini juga menjadi ruang kritik terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif, khususnya pertambangan di wilayah Halmahera Selatan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Caffe Rosco, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate, Sabtu, 2 Mei 2026.

WALHI menilai, selama ini narasi energi bersih yang berkembang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Sebaliknya, sejumlah aktivitas pertambangan nikel, batu bara, hingga panas bumi disebut berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, termasuk mengancam ruang hidup masyarakat di pulau-pulau kecil.

Sebagai langkah konkret, WALHI Maluku Utara berencana membentuk Sekolah Lapangan Transisi Energi di wilayah Gane, Kabupaten Halmahera Selatan. Program ini akan menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami sekaligus mengembangkan pengelolaan energi berbasis komunitas.

Manajer Wilayah Kelola Rakyat WALHI Maluku Utara, Irsandi Hidayah, mengatakan masifnya aktivitas industri ekstraktif di Maluku Utara belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di Halmahera dan pulau-pulau kecil semestinya mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga sekitar. Namun kenyataannya, banyak masyarakat masih belum menikmati layanan dasar yang memadai.

“Masifnya industri ekstraktif di sektor nikel, batu bara, dan panas bumi justru berpotensi memicu kerusakan lingkungan. Ironisnya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan layanan publik yang layak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, WALHI mendorong pentingnya kemandirian masyarakat dalam memahami dan mengelola energi secara demokratis.

“Masyarakat memiliki hak untuk memahami dan mengelola sumber daya alamnya sendiri, agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah maupun korporasi,” tegasnya.

WALHI menargetkan akan membentuk delapan Sekolah Lapangan Transisi Energi di wilayah Gane dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan advokasi lingkungan berbasis komunitas.

Dalam tahap awal, Pulau Widi di Gane Timur Selatan, Halmahera Selatan, akan dijadikan lokasi percontohan. Pulau kecil tersebut dinilai memiliki keterbatasan akses energi, sekaligus dapat menjadi contoh pengembangan energi mandiri berbasis masyarakat.

Sementara itu, akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, Julham Harahap, menilai Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang perlu dikelola untuk kepentingan publik secara berkelanjutan.

“Program transisi energi perlu didorong secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.