Maluku Utara Pertama Terapkan Kontrak Payung Konstruksi, Terima Penghargaan dari LKPP

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat sejarah baru sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan skema kontrak payung pada sektor jasa konstruksi, khususnya pekerjaan jalan lapen dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pencapaian tersebut mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Pemprov Maluku Utara melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, pada kegiatan peluncuran di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Deputi LKPP menilai langkah yang dilakukan Pemprov Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos merupakan terobosan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah karena mampu mempercepat proses pembangunan dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Sementara itu, Gubernur Sherly Laos menegaskan bahwa penerapan kontrak payung merupakan bagian dari reformasi tata kelola pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi.

“Hari ini kita bukan hanya meluncurkan pekerjaan fisik, tetapi sedang mengubah cara kerja pemerintah,” tegas Sherly.

Ia menjelaskan, skema ini telah melalui proses panjang mulai dari inisiasi bersama LKPP, penyusunan regulasi, evaluasi teknis, hingga pengawasan ketat melalui Tim Probity Advice.

Dengan penerapan sistem tersebut, Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menjalankan konstruksi infrastruktur melalui skema kontrak payung secara menyeluruh, mencakup tujuh ruas jalan prioritas sepanjang 75 kilometer serta program RTLH di berbagai wilayah.

Peluncuran ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Maluku Utara.