Sopir Truk Lintas Halmahera Geruduk DPRD Maluku Utara, Tuntut Solusi Kelangkaan Biosolar

Ratusan sopir truk yang tergabung dalam aliansi lintas kabupaten/kota di Halmahera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara, Senin, 11 Mei 2026.

Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM subsidi jenis Biosolar yang dinilai semakin mengganggu aktivitas distribusi barang di wilayah tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah cepat dan konkret terkait distribusi BBM subsidi yang disebut semakin sulit diperoleh di berbagai daerah, termasuk di Sofifi.

Perwakilan massa aksi, Faisal, menyampaikan bahwa kelangkaan Biosolar terjadi hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi barang dan biaya logistik di lapangan.

“Setelah kami telusuri di beberapa kabupaten/kota bahkan Sofifi, itu sama sekali tidak ada,” kata Faisal saat menyampaikan aspirasi di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan pimpinan DPRD.

Faisal juga menyoroti dugaan adanya praktik penimbunan BBM subsidi oleh oknum tertentu, yang menyebabkan harga Biosolar di lapangan melonjak jauh dari harga resmi.

“Yang tadinya Rp6.800 per liter, di lapangan bisa sampai Rp19.000 bahkan Rp20.000,” ujarnya.

Selain Biosolar, massa aksi juga menyoroti harga BBM jenis Dexlite yang disebut telah mencapai Rp26.600 per liter. Kenaikan tersebut dinilai semakin membebani para sopir truk dan pelaku usaha angkutan barang di daerah.

Menurut para sopir, ketergantungan terhadap BBM subsidi sangat tinggi untuk menunjang operasional harian. Namun, kondisi di lapangan kerap menunjukkan stok Biosolar kosong di sejumlah SPBU.

Karena itu, mereka meminta pemerintah provinsi segera turun tangan agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan tepat sasaran.

Faisal menegaskan, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, pihaknya bersama organisasi angkutan akan kembali melakukan aksi lanjutan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Organda di 10 kabupaten/kota. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, maka akan ada gerakan-gerakan selanjutnya,” tegasnya.