KOBAR-Unkhair Bergerak di Ternate, Tuntut BBM Turun hingga Evaluasi Kebijakan Negara

Aliansi Koalisi Barisan Rakyat Menggugat (KOBAR) bersama Unkhair Bergerak menggelar aksi demonstrasi di Kota Ternate, dengan membawa sejumlah tuntutan keras terkait persoalan ekonomi, politik, dan keamanan nasional, Senin, 15 Juni 2026.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meminta agar TNI kembali fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Pantauan di lapangan, massa KOBAR menggelar aksi di halaman Kantor Wali Kota Ternate. Sementara massa Unkhair Bergerak menyampaikan aspirasi di depan Kediaman Gubernur Maluku Utara. Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat.

Selain isu nasional, massa juga membawa sejumlah persoalan daerah di Maluku Utara, seperti reklamasi, penataan pasar, tunjangan guru dan dosen, pembayaran gaji PPPK, serta berbagai persoalan kerakyatan lainnya.

Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penurunan harga BBM. Massa menilai tingginya harga BBM berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan memperberat beban ekonomi masyarakat.

Salah satu orator aksi, Fajar, mengatakan pemerintah harus mengambil langkah cepat karena kondisi ekonomi semakin dirasakan masyarakat kecil.

“Kami mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya.

Menurut Fajar, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pengendalian harga pangan, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain BBM, massa juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program tersebut dan mengarahkan kebijakan anggaran pada persoalan yang dianggap lebih mendesak.

Sementara itu, perwakilan Unkhair Bergerak, Mustadin, menyampaikan tuntutan terkait sektor politik dan keamanan. Ia meminta pemerintah bersama DPR mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan kewenangan aparat keamanan.

Menurutnya, reformasi sektor keamanan harus tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil.

Massa juga menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil. Seruan “Kembalikan TNI ke Barak” beberapa kali terdengar dalam aksi tersebut.

“TNI seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan sipil,” tegas Mustadin.

Ia berharap Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat meneruskan seluruh aspirasi massa kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.

“Kami minta ada tindakan serius pemerintah untuk menyelesaikan persoalan hari ini agar tidak menjadi beban rakyat,” pungkasnya.