Sudaryono: HKTI Jadi Jembatan Pemerintah dan Petani, Program Pusat Dikawal hingga Daerah

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, menegaskan perubahan peran organisasi yang dipimpinnya.

HKTI kini disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyalurkan sekaligus mengawal program pertanian hingga ke tingkat petani.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono seusai melantik Gubernur Maluku Utara Sherly Laos sebagai Ketua HKTI Provinsi Maluku Utara dan jajaran pengurus di Bela Hotel Ternate, Senin, 21 September 2026.

Sudaryono mengatakan HKTI tidak lagi hanya berdiri sebagai organisasi yang terpisah dari pemerintah. Menurutnya, HKTI berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tani.

“HKTI yang saya pimpin ini adalah bagian dari pemerintah. Informasi program dari pusat bisa disalurkan, diinformasikan, dan dijalankan melalui HKTI bersama-sama pemerintah daerah, dinas pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sudaryono.

Ia mengatakan sinergi tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi dapat diterima dan dijalankan hingga ke daerah.

Sudaryono juga mencontohkan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Polisi membina petani jagung, TNI membina petani kedelai, Angkatan Udara membina petani tebu. Ini bukan penegakan hukum, ini cara negara menjamin ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Menurut Sudaryono, kolaborasi pemerintah, aparat negara, organisasi pertanian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan.

Di Maluku Utara, ia melihat kelapa, pala, dan cengkeh sebagai komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Komoditas tersebut dinilai menjadi keunggulan daerah karena tidak dapat tumbuh optimal di semua wilayah.

“Maluku Utara punya keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Kelapa, pala, cengkeh, komoditas ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Mari kita perjuangkan kuota dan programnya melalui HKTI agar dirasakan langsung oleh petani,” ajaknya.

Sudaryono juga menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun untuk program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, yakni kelapa, karet, tebu, kakao, dan cengkeh.

Ia berharap program tersebut dapat dikawal sehingga manfaatnya benar-benar sampai kepada petani di daerah.

Sementara itu, Ketua HKTI Maluku Utara Sherly Laos mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

Salah satu persoalan utama, kata Sherly, adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama jalan tani.

Sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian. Karena itu, pembangunan jalan tani dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya logistik.

Sherly menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34 persen pada tahun lalu. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 19 persen pada kuartal I dan 15 persen pada kuartal II.

Namun, pertumbuhan tersebut masih dihadapkan pada persoalan ketahanan pangan. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, sayuran, bawang, dan tomat masih banyak didatangkan dari luar daerah.

“Padahal, jika kita mengaktifkan seluruh cadangan pangan di Maluku Utara, ada potensi Rp1,6 triliun yang bisa berputar di tangan petani kita,” kata Sherly.

Ia juga menyoroti potensi komoditas kelapa. Hilirisasi kelapa di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, menurut Sherly, telah menghasilkan produk seperti *desiccated coconut* dan santan yang dipasarkan hingga China.

“Kebutuhan santan di Tiongkok mencapai 1 juta liter per hari. Dua kabupaten ini sudah menyuplai hampir 300 kontainer per bulan dan potensinya masih sangat besar,” ungkapnya.

Meski memiliki pasar yang besar, produktivitas kebun kelapa di Maluku Utara dinilai masih dapat ditingkatkan. Saat ini produksi rata-rata berada pada kisaran 70–80 butir per pohon, sedangkan potensinya dapat mencapai 110–140 butir per pohon.

Sherly mengatakan persoalan petani tidak hanya menyangkut produktivitas, tetapi juga akses menuju kebun.

Keterbatasan jalan tani membuat petani kesulitan mengangkut hasil panen. Untuk kelapa, misalnya, petani terpaksa mengolah hasil panen menjadi kopra di kebun sebelum dibawa keluar.

Kondisi tersebut membuat biaya logistik meningkat dan nilai jual yang diterima petani menjadi lebih rendah.

Kebutuhan jalan tani di Maluku Utara, kata Sherly, diperkirakan mencapai 5.000 kilometer. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan 100 kilometer jalan tani pada 2026 dan meningkat menjadi 200 kilometer pada 2027.

Biaya pembangunan diperkirakan sekitar Rp250 juta per kilometer.

“Dengan jalan tani, truk bisa masuk, petani bisa menjual kelapa utuh, nilainya lebih tinggi. Mereka juga bisa lebih rutin merawat dan memanen kebunnya. Tanpa jalan tani, mustahil kita bantu petani sejahtera,” tegas Sherly.

Ia berharap HKTI dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.

Menurut Sherly, pembangunan jalan tani bukan sekadar membuka akses transportasi, tetapi berkaitan langsung dengan rantai nilai pertanian. Akses yang lebih baik diharapkan meningkatkan produksi, menekan biaya logistik, meningkatkan harga jual hasil panen, dan pada akhirnya memperbesar pendapatan petani.

Di akhir penyampaiannya, Sudaryono juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Yang jelek katakan jelek, yang bagus katakan bagus, jangan pilih-pilih. Kita bangsa ini sedang berjuang, dan Maluku Utara tumbuh dengan ekonomi tertinggi di Indonesia. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini,” pungkasnya.