Pemprov Malut Gelar Rakor Skema Pembiayaan Hilirisasi Industri Kelapa

Sofifi, Hpost- Sabtu, 8 September 2019, Rapat koordinasi Pembiayaan Hilirisasi Industri Kelapa, digelar di lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara. Salah satu poin pentinganya yang dibahasa dalam rapat tersebut adalah pengembangaan industri pengelolaan kelapa di Maluku Utara.

Rakor yang dipimpin oleh Bapak Salmin Janidi, Asisten III mewakili Wakil Gubernur, juga dihadiri sejumlah Jajaran Pemprov Maluku Utara, Kadis Koperasi UKM, Kaban Litbangda, Dinas Pangan dan Dinas Perindustrian Perdagangan. Sementara dari Perbankan hadir dari Bank Mandiri, BNI dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Maluku Utara. Dari Jakarta, hadir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dan Mr. Cees Van Rij Direktur AGRI TERRA Belanda.

Setelah rapat dibuka, Staf Khusus Gubernur Bidang Komoditi dan Pemberdayaan Masyarakat, Sahrin Hamid, memaparkan Rencana Strategis Penanganan Kelapa oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang dimulai dari masalah kelapa di Maluku Utara dari aspek pasar, produksi, petani dan masalah di sektor hulu.

Point terpentingnya adalah bahwa Maluku Utara belum berkembang indistri pengolahan kelapa. Sehingga ongkos angkut kopra ke Bitung ataupun Surabaya, menjadi mahal dan berpengaruh terhadap harga jual petani kepada pedagang, yang sangat murah. Dan tak ada solusi lain kecuali, mengembangkan hilirisasi industri.

"Dari Bank Indonesia, sangat mengapresiasi dan berharap bisa kerjasama dalam pembanguan indutri pengolahan kelapa di Maluku Utara. Bank Mandiri dan BNI juga sama. Hanya saja saja masih menekankan soal syarat yang harus dipenuhi," kata Sahrin.

Sementara LPDB, Lembaga Pemerintah yang menyalurkan Dana Bergulir, kata Sahrin, justru memberikan kemudahan-kemudahan, bahkan mendorong pemerintah untuk mengembangkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dana bergulir, sehingga LPDB dapat menyalurkan dananya untuk digulirkan di koperasi dan ukm di Maluku Utara. Sebagaimana di Pemerintah Jawa Tengah baru-baru ini disalurkan 450 Miliar rupiah.

Sementara, Cees Van Rij direktur Agri Terra, melalui bapak Tjandra Irawan, Agri Terra Indonesia mengatakan  dalam situasi krisis harus diambil langkah-langkah yang luar biasa. Krisis hadir karena penanganan sebagaimana biasa terbukti tidak mampu menghadapi krisis. Maka, perlu dilakukan sesuatu dengan cara-cara baru.

"Dan hal tersebut akan dibicarakan di Jakarta lintas kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi," kata Cees yang disampaikan Tjandra.

Dalam kesempatan tersebut, dari Agri Terra menyampaikan, rencana pabrik yang akan didampingi untuk dibangun adalah pabrik besar dengan nilai investasi 150 miliar rupiah. Dan untuk itu dibutuhkan sinergi lembaga keuangan dan perbankan untuk bersama dalam skema sebagaimana harapan Presiden Jokowi untuk membangun industri pengolahan berbasis korporasi petani model koperasi.

Rapat koordinasi Skema pembiayaan hilirisasi industri kelapa ditutup pada jam 12.00, oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ansar Naim.

Moderator Salmin Janidi, menutup dengan menyampaikan kesimpulan rapat. Pertama, telah memiliki Rencana Strategis Penangan Kelapa, dan. saat ini sedang membangun 7 titik sentra industri kelapa. Kedua, Pihak LPDB dan Perbankan siap mendukung pembangunan industri pengolahan kelapa, melalui Misi Presiden untuk membangun Korporasi Petani, model koperasi dengan skema pembiayaan khusus. Ketiga. Agri Terra akan mendampingi dari sisi penyusunan rencana bisnis, perencanaan pabrii, hingga terbangunnya industri pengolahan kelapa skala besar.