Pasar Sepi, Pedagang di Halmahera Selatan Curhat ke DPRD

Bacan, Hpost – Jika pasar selalu identik dengan keramaian, suasana pada Pasar Rakyat yang terletak di kawasan SCBD Tuwokona, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, justru sebaliknya.

Selain jauh dari pusat Kota Labuha, para pembeli pun nyaris tak ada yang datang berbelanja. Kondisi pasar pun terlihat sepi. Ini membuat sejumlah pedagang di pasar tersebut mengeluh.

Mereka pun mendatangi Kantor DPRD Halsel. Dalam hearing, Selasa 2 Maret 2021, mereka mengaku rugi. Sebab tak ada warga yang datang berbelanja.

Para pedagang menduga, pemicunya adalah biaya transportasi dari seputaran Kota Labuha ke lokasi Pasar Rakyat di Tuwokona cukup mahal. Di mana, tarifnya mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per-trayek.

Koordinator Pedagang Pasar SCBD Tuwokona, Santi Yallo, dalam kesempatan itu juga menyesalkan sikap instansi terkait. Karena membiarkan segelintir pedagang berjualan di lokasi yang dilarang pemerintah.

Hal ini menyebabkan warga lebih memilih berbelanja di lokasi-lokasi tersebut ketimbang datang ke Pasar Tuwokona.

"Kami hanya minta komitmen dari instansi terkait. Mulai dari menyediakan transportasi murah bagi pengunjung maupun pedagang, serta memberikan kepastian ke para pedagang bahwa tidak ada lagi pasar liar," tegas Santi.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Safri Talib, menilai instansi terkait tidak serius memajukan perekonomian di Halsel. Sebab masalah pasar bukan hal baru.

“Masalah ini sudah terjadi berulang kali. Tapi anehnya, dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada solusi konkrit bagi pedagang agar merasa nyaman berjualan di pasar yang telah disediakan pemda,” sesalnya.

Menurut dia, instansi terkait harus tegas jika ingin masalah ini selesai. “Jika tidak ada ketegasan maka masalah ini tidak akan selesai," tegas Safri.

DPRD juga mempertanyakan efektivitas subsidi tarif angkutan yang diberikan Pemda. "Bagaimana orang mau berbelanja di Pasar SCBD kalau angkutannya lebih mahal dari kebutuhan yang dibeli," kata Rustam Ode Nuru, Ketua Fraksi Golkar.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Halsel, Gufran Mahmud, ini menyimpulkan bahwa pasar yang berada di kawasan SCBD Tuwokona harus difungsikan normal.

“Instansi terkait yang memiliki fungsi dan tanggung jawab wajib berperan aktif. Mulai dari menyediakan transportasi murah, menyediakan tempat yang layak untuk pedagang, dan sarana pendukung lainnya untuk kenyamanan pedagang,” pungkasnya.