Lingkungan
BWS Maluku Utara Dikritik Akademisi karena Minta Masyarakat Berkorban Atasi Banjir
Ternate, Hpost – Rencana Pemerintah Daerah Halmahera Tengah dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara menangani persoalan banjir menuai kritik.
Seperti yang diberitakan Halmaherapost.com, pada Rabu 19 Mei 2021, kemari Kepala BWS Malut, Bebi Hendrawibawa, meminta masyarakat juga harus mengerti. "Jangan ingin menghilangkan banjir tapi tidak ada pengorbanan,” tutur Bebi.
“Sangat disayangkan ketika Kepala BWS meminta masyarakat juga harus berkorban untuk mengatasi banjir,” ujar Pakar Environmental Economics Universitas Khairun Ternate, Aziz Hasyim, kepada halmaherapost.com, Kamis 20 Mei 2021.
Ia pun mempertanyakan langkah BWS, bahwa pengorbanan macam apalagi yang harus diminta di masyarakat. “Bukankah masyarakat juga sudah menjadi korban banjir,” cetusnya.
Baca juga:
Pemda dan BWS Mulai Seriusi Persoalan Banjir di Halmahera Tengah
Pernyataan lain dari Kepala BWS Malut, Bebi, bahwa ketika masyarakat menebang 1 pohon harus diganti dengan menanam 10 pohon lagi, dinilai Aziz, seolah-olah masyarakat yang salah.
“Seakan-akan banjir disebabkan oleh masyarakat yang menebang pohon. Padahal perubahan bentang alam ini bisa saja diduga bersumber dari varian lain,” katanya.
Misalnya, sambung dia, kehadiran investasi skala massif yang merubah bentang alam atau penurunan tutupan hutan. “Sehingga banjir akibat laju deforestasi dan atau variabel lain,” tandasnya.
Menurut dia, jika mau menuntut pengorbanan masyarakat dalam penanganan banjir, BWS harus berlaku adil.
Bagi dia, Variabel lain penyebab banjir juga harus dianalisis dan dimintai pengorbanannya. Sebab peristiwa banjir kerap terjadi beberapa tahun belakangan ini.
“Itu artinya, aktivitas penebangan pohon untuk kepentingan berkebun demi memenuhi sumber nafkah yang berlangsung selama ini, bukan penyebab utama banjir. Bisa diduga karena variabel lain. Jadi harus mempertimbangkan banyak aspek,” terangnya.
Komentar