Didatangi Kemendes PDTT, Kepulauan Sula bakal Keluar dari Ketegori Daerah Tertinggal

Sanana, Hpost - Meski ditetapkan sebagai daerah tertinggal oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020, kini Kepulauan Sula bakal keluar dari kategori daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara.

Hal ini dibahas dalam pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bersama Kementrian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI, di Kantor Bupati Sula, Rabu 1 September 2021.

Baca Juga:

• Belasan Badan Usaha di Halmahera Utara Harus Berhadapan dengan Kejaksaan

---

• Mengenal Sosok Ipda Masqun, Polwan Berprestasi Asal Maluku Utara

---

• Sejumlah Guru di Kepulauan Sula Dinilai Belum Paham Penerapan K13

Wakil Bupati Kepsul H Saleh Marasabessy, mengatakan, jika Kepulauan Sula keluar dari daerah tertinggal maka perlu adanya sarana transportasi udara dan transportasi laut untuk menunjang jalannya perekonomian daerah.

"Agar berjalan dengan baik di tengah masyarakat, maka peran pemerintah desa juga sangat penting untuk mengelola Bumdes dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat ke depan," ucapnya.

Saleh bilang, pertumubuhan sektor pertanian dan perikanan juga sangat penting untuk meningkatkan perkonomian di Sula mengingat kekayaan laut yang melimpah.

"Jika dari sisi pertanian dan perikanan digenjot maka komoditas perkebunan dan perikanan akan bisa memberikan nilai tambah yang besar buat masyarakat," jelas Saleh.

Terpisah, Analis Perencanaan Substansi Penyusunan Kebijakan Direktorat Jendral Kemendes PDTT RI, H Lukman Umafagur, mengatakan, perlu dilakukan diagnosis terhadap berbagai permasalah pembangunan jika Kepsul sudah keluar dari daerah tertinggal.

"Sasaran yang diharapakan dari kebijakan ini, pada tahun 2024 itu berkurangnya presentase penduduk miskin (PPM) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sula," ujar Lukman.

Lukman melanjutkan, soal sektor pengangguran, hal itu dapat diukur melalui rumah tangga pengguna listrik dan rumah tangga pengguna air bersih.

Lukman pun berharap kepada semua OPD agar saling sinergi dalam menyusun program dan kegiatan, baik yang sumber anggarannya berasal dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.

"Sebagai putra daerah, saya harap agar sumber daya alam yang ada di Sula saat ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD demi terwujudnya masyarakat Sula yang sejahtera. Indikator Sula Bahagia perlu diterjemahkan oleh masing-masing OPD," pungkasnya.