Ini Penyebab Rendahnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara

Ternate, Hpost - Upaya betonisasi di daerah pesisir, serta pembangunan infrastruktur lainnya di berbagai wilayah di Maluku Utara, menyita perhatian sejumlah pengamat hingga akademisi.

Berbagai temuan terkait perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan realisasi kebijakan, menjadikan pembangunan Maluku Utara, buntut dalam persoalan panjang.

Realisasi kebijakan yang salah kaprah ini, terutama oleh para pemangku kebijakan, tak pelak membawa pembangunan infrastruktur Maluku Utara atas iming-iming "kemajuan" itu bahkan dihadapkan dengan risiko bencana alam.

“Hampir semua infrastruktur di Maluku Utara yang berada di pinggir pantai dan jalur-jalur sungai semuanya dibeton. Sudah tidak ada yang alami. Kejadian banji rob Desember 2021 kemarin, saat musim hujan air meluap, pasti bencana akan terjadi dan selalu mengancam di sekitar kita,” ujar Syamsuddin Genda, Tim Leader Kotaku OSP Malut.

Suatu perencanaan pembangunan infrasturuktur, kata Syamsuddin, perlu didasari dengan data lapangan yang akurat dan memiliki validitas. Hal itu bertujuan mengarahkan pembangunan agar tepat sasaran.

Baca Lagi:

---

Tak Hanya Ikan, Kelurahan Jambula Bakal Dibudidaya Udang

---

Pemberitahuan Kemensos Jadi Penentu Penyaluran Bansos di Kepulauan Sula

---

Resmi Diputuskan, Wahda segera Jalani Hukuman Penjara 4 Bulan

Syamsuddin bilang, melalui Kotaku, pihaknya juga sudah melaksanakan perencanaan tersebut, menurutnya sumber awal dari Kotaku adalah data.

"Membangun infrastruktur apapun harus diawali dengan data," tegasnya, dalam dialok terbuka di Pandopo Bukit Pelangi, Ternate, Sabtu 12 Februari 2022, digelar Society Centre dengan tema 'Menelisik Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara'.

Ketidaksesuaian Dokumen

Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Zulkifli H. Umar, menilai, dalam laju pembangunan Maluku Utara, masih terdapat sejumlah kelemahan yang kerap terjadi.

Ketidaksinambungan antara dokumen perencanaan baik rencana jangka panjang, menengah hingga rencana yang disusun oleh SKPD, dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur yang dimaksud.

“Faktanya terkadang apa yang termuat di dalam RPJPD tidak sesuai dengan apa yang ada di RPJMD, dan apa yang termuat di dalam RPJMD itu tidak sesuai dengan yang ada di RKPD. Sehingga terkadang dari segi perencanaan terjadi masalah pada aspek kebijakan," paparnya.