Ini Penyebab Rendahnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara

Ia juga menyoal adanya konsultan atau kontraktor tertentu yang memonopoli pekerjaan, dengan banyaknya pekerjaan tersebut, sehingga tidak fokus dalam peleksanaan pekerjaan, output-nya adalah kualitas dari pekerjaan pembangunan infrastruktur menjadi menurun.

“Kadang-kadang konsultan memonopoli pekerjaan, karena terlalu banyak pekerjaan mengakibatkan terbengkalai pekerjaan yang lain, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan. Kemudian perencanaan yang tidak utuh, terkadang konsultan merencanakan sesuatu, namun tidak turun ke lapangan,” ungkapnya.

Persoalan lain, diutarakan Dr. Aziz Hasyim, Akademisi Unkhair yang menekankan bahwa kualitas pembangunan infrasturuktur yang baik harus berdasarkan juga pada perspektif masyarakat sebagai pengguna infrsturuktur.

"Pembangunan bisa dilakukan namun bukan menurut prespektif kita tetapi dilihat dari nilai guna, kebermanfaatan dan kebutuhan masyarakat setempat. Bukan soal konstruksinya saja tetapi fungsionalisasinya, kemudian seberapa jauh nilai infrastruktur berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat yang lokasi wilayah tempat tinggalnya, ketika infrastruktur itu dibangun,” hematnya.

Baca Lagi:

---

Tak Hanya Ikan, Kelurahan Jambula Bakal Dibudidaya Udang

---

Pemberitahuan Kemensos Jadi Penentu Penyaluran Bansos di Kepulauan Sula

---

Resmi Diputuskan, Wahda segera Jalani Hukuman Penjara 4 Bulan

Dalam dialog yang sama, Peneliti Society Centre, M. Faizal Banapon, menjelaskan pembangunan infrasturuktur yang berkualitas membutuhkan pemerataan tidak terpusat pada suatu wilayah, sehingga masyarakatpun tidak terpusat pada wilayah tertentu karena ingin mendapatkan pelayanan dari infrastruktur yang berkualitas.

Menurut dia, kewajiban tersebut menjadi tugas pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, hingga tingkat provinsi dengan wilayahnya masing-masing.

“Dokumen perencanaan pembangunan yang telah dikaji dari berbagai aspek itu perlu dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pembangunan Maluku Utara ke depan, karena dalam dokumen perencanaan wilayah itu sudah dikaji terkait dengan kebutuhan infrasturuktur saat ini dan yang akan datang,” pungkas Faizal.