Musrembang RKPD Digelar, Kabupaten Pulau Morotai Butuh Perencanaan yang Tematik

Morotai, Hpost - Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, 2023 digelar di Aula kantor Bupati Sabtu 9 April 2022.

"Pelaksanaan musrenbang SKPD pada tahun ini memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan pelaksanaan tahun pertama dokumen rencana pembangunan (RPD) periode 2023-2026 yang merupakan dokumen transisi dari RPJMD kabupaten Pulau Morotai periode 2017-2022," papar Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi, dalam sambutannya mewakili Bupati Benny Laos.

Marwanto bilang, Musrembang Kabupaten merupakan tindaklanjut atas hasil pembahasan pada Musrenbang kecamatan dan Forum RKPD, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangungan nasional.

Pada tahun 2023, kata Marwanto, kebijakan pembangunan diarahkan pada capaian program tahun sebelumnya yang belum terealisasi.

"Memperkuat sistem kesejahteraan sosial, transformasi dan inovasi pemerintahan dan pelayanan," katan Marwanto.

Oleh karena itu, dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 ini, pihaknya meminta pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikir terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif.

Baca juga:

KONI Morotai Abaikan Cabor Muay Thai, Pelatih: Kami Pakai Biaya Pribadi

Morotai Segera Punya Mall, 2023 Ditargetkan Rampung

Hakim Vonis Mantan Polisi Pemerkosa Remaja di Morotai 8 Tahun Penjara

Marwanto mengungkapkan, keluaran musrembang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

"Jadi mekanisme perencanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, demokratisasi serta transparan," ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Ihwan Nudin, kepada awak media mengatakan, usulan-usulan terkait dengan Musrenbang Pulau Morotai itu terdapat dua sistem.

"RKPD 2023 itu karena ada rencana pembangunan daerah tahun 2024 - 2026, sehingga itu menjadi tantangan karena dokumen RPJMD harusnya terintegrasi," ungkapnya.

"Morotai sendiri merupakan kawasan dematik, yang di dalamnya sangat membutuhkan infrastruktur yang masih banyak sekali, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan terpadu mandiri, kemudian kawasan destinasi pariwisata dan lain-lain," tandasnya.

Hadir sebagai pemateri dalam Musrembang itu diantaranya, Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Irfan Hi. Abdurrahman, Kabid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Ihwan Nudin, Sekretaris Bappeda Pulau Morotai, Djunaidi Rais. Sekretaris PU Hairil Hi. Hukum. Sekretaris Pariwisata Sahban Lanoni. Ujang Bagindo, Kabid Pendidikan Dasar. Kabid di dinas Perikanan Muhammad Nur Taher. Sekretaris Kesehatan dr. Toni Humbas. Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian, Muhammad Asep Marwan.