Jasri: Ada Dendam di Balik Persetujuan Mutasi Risval

Ternate, Hpost - Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Jasri Usman akhirnya angkat bicara mengenai Surat Persetujuan mutasi terhadap Risval Tribudiyanto, Mantan Kepala Dinas PUPR Ternate.

Jasri menampik bahwa persetujuan mutasi yang ditandatanganinya disebut maladministrasi sebagaimana dalam konferensi pers yang disampaikan Kabag Hukum dan Kabag Protokol Setda Ternate, pada Jumat 24 Juni 2022.

Sebelumnya, persetujuan mutasi Risval juga dianulir Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melalui surat nomor: 800/2107/ 2022 ditujukan kepada Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, tanggal 08 Juni 2022.

Jasri mengaku, dirinya kerap menandatangani setiap surat masuk ketika Wali Kota sedang melaksanakan perjalanan ke luar daerah. Ia menyebut, termasuk surat persetujuan atas mutasi Risval ke Lingkup Pemda Halmahera Selatan.

"Di masalah Budi (Risval Tribudiyanto) juga terjadi seperti itu Wali Kota tidak ada (keluar daerah), sehingga saya yang tanda tangan surat itu," kata Jasri, dikonfirmasi Jumat 24 Juni 2022.

Baca Juga:

---

• Wali Kota Ternate Anulir Keputusan Persetujuan Wakil Wali Kota, Risval Gagal Dimutasi

---

• Kejari Resmi Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Tambatan Perahu di Halmahera Utara

---

Jasri menyayangkan bahwa Risval yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, harus ditugaskan pada instansi yang pernah dipimpinnya saat mendapat nonjob.

"Ini kan tidak logis, karena dia seorang mantan kepala dia kemudian menjadi staf di bawah, sehingga koordinasi kepegawaian bagaimana, ini kan keliru sebenarnya," tandas Jasri.

Ia bilang, sebelumnya, Wali Kota juga menyetujui mutasi Risval, hal itu dibuktikan dengan surat persetujuan mutasi yang diteken Wali Kota ke Kementrian PU.

"Saya menganggap bahwa ASN atas naman Risval Tribudiyanto siap dilepas dari Kota Ternate, sehingga ketika belum ada konfirmasi dari Kementerian dan dia minta pindah ke Halsel kemudian saya tandatangan, justru jadi masalah dan dipersoalkan, ada apa, kemudian ada konflik di dalam," jelasnya.

"Kalau saya tandatangan ketika pak Wali Kota tidak ada, apakah SPPD kepala dinas yang berangkat itu juga batal. Kan tidak batal, tapi bagaimana hari ini menjadi sebuah hal seakan-akan pelanggaran, pelanggaran apa," sambungnya.

Jasri menjelaskan bahwa selain surat mutasi atas nama Risval Tribudiyanto, dirinya juga sering menandatangani SPPD para Kepala Dinas jika wali kota sedang keluar daerah.

"Saya melihat ini masalah dendam orang yang bukan pada tempatnya, dan ketakutan," pungkasnya.