13 Tuntutan BEM Unkhair: Turunkan Jokowi-Ma’ruf hingga Tangkap Mafia BBM

Ternate, Hpost - Ratusan massa yang menamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Bergerak, pada Kamis 08 September 2022, menggelar demonstrasi di kantor DPRD Kota Ternate.

Aksi yang dikoordinir Risdian Kayang tersebut menyikapi terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah akhir pekan kemarin. Ada 13 Tuntutan yang disampaikan massa aksi untuk pemerintah.

Dalam aksi yang dilakukan sekitar 3 jam itu, massa selain menyampaikan orasi menggunakan sound sistem, juga sempat membakar ban bekas. Namun, aksi yang dikawal pihak kepolisian tersebut berlansgung aman hingga berakhir.

"Ada sebanyak tiga belas (13) tuntutan, salah satunya tangkap dan adili mafia minyak di Maluku Utara. Karena isu pokok kami adalah tolak kenaikan harga BBM," kata Junaidi Ibrahim, Presiden BEM Unkhair, disela-sela aksi.

Jun, pemilik nama lengkap Junaidi Ibrahim ini pun menyebutkan secara lengkap tuntutan aksi yang mereka bawakan pada kesempatan itu.

"Tuntutan kita itu, tolak kenaikan BBM, berikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia, bebaskan kawan Musnir tanpa syarat, tolak energi terbarukan berbahan dasar jagung, tolak RUU KUHP anti demokrasi, berikan asuransi bagi petani dan nelayan, turunkan harga pangan, usut tuntas pelaku kekerasan seksual, tangkap dan adili jenderal pelanggar HAM, turunkan Jokowi-Ma'ruf, tangkap dan adili mafia minyak di Maluku Utara, tertibkan SPBU di Kota Ternate dan cabut UU daerah otonomi di Papua," ungkapnya.

Baca Juga:

---

• Mahasiswa IAIN Ternate Geruduk Kantor Wali Kota, Tolak Harga BBM hingga Tarif Angkot

---

• Terjunkan Ratusan Personel, Kapolres Ternate: Kami Tidak Izinkan Mahasiswa Aksi di Pertamina

---

Ia bilang, aksi yang digelar tersebut juga bukan hanya sampai disitu saja. Karena, masih akan dilakukan aksi selanjutnya.

"Jadi, masih ada aksi lanjutan yang lebih besar," tegasnya.

Sementara Henny Sutan Muda, Wakil Ketua DPRD mengatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 September lalu melahirkan ragam respons baik pro maupun kontra.

"Respons atas kenaikan BBM tersebut didominasi oleh sikap kontra yang dilayangkan para masyarakat. Hal tersebut dilihat dari beberapa aksi yang dilakukan untuk menolak kenaikan harga BBM," kata Henny.

Henny bilang, sebagai wakil rakyat, dirinya juga turut merasakan keresahan masyarakat atas kenaikan harga BBM. Karena secara kompleks dapat dipahami bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya pada sektor perminyakan melainkan dapat mempengaruhi sektor pasar.

"Artinya bahwa kenaikan BBM juga berbarengan dengan kenaikan sejumlah bahan pokok hingga pada tarif angkutan umum. Keadaan seperti ini mengafirmasikan bahwa pemerintah gagal mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Atas dasar itulah, menurut Henny, dirinya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate dan Wakil Ketua DPRD dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

"Penolakan ini akan disertai dengan menyurat kepada Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat Kota Ternate menolak kenaikan harga BBM dan berharap kepada Bapak Presiden untuk mengingat kembali janji bapak pada bulan Juli kemarin tepat di tanggal 22 bahwa tidak akan menaikkan harga BBM demi kepentingan masyarakat. Tolak kenaikan harga BBM adalah titik klimaksnya seorang demokrat," pungkasnya.