YLBH-PA Morotai Dilibatkan dalam Konsinyering Penyusunan Draft Perpres UPTD PPA

Morotai, Hpost - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (YLBH-PA) Morotai, Maluku Utara ikut terlibat dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Draft Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

"Dalam kegiatan tersebut hadir secara offline di antaranya Ratna Batara Munti, LBH APIK Jabar, Plan Indonesia, ChildFund International-Indonesia, Kapal Perempuan, PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan YLBH-PA Morotai, yang mewakili wilayah 3T," kata, Direktur YLBH-PA Morotai, Tawajja Ramzia Djangoan, kepada Halmaherapost.com, Rabu 14 September 2022.

Ia bilang, undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memandatkan adanya aturan turunan berupa 5 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Pepres) yang harus diterbitkan dalam jangka waktu dua tahun sejak UU TPKS diundangkan pada 9 Mei 2022.

Baca juga:

---

Siap-siap!, Ada 2.912 Kuota CPNS PPPK Pemprov Maluku Utara, Ini Formasinya

---

Dituding Lindungi ‘Guru Cabul’, Kadisdikbud Morotai Ceritakan Kronologi yang Sebenarnya

---

Keren, Kelapa Bido Resmi Menjadi Hak Milik Pulau Morotai

"Saat ini pemerintah tengah mengejar penyusunan konsepsi maupun draft 10 Peraturan Pemerintah maupun Perpres tersebut, salah satunya Perpres UPTD PPA yang dijadwalkan akan diterbitkan pada tahun ini (2022)," ucapnya.

Sementara terkait Perpres UPTD PPA, menurutnya, bila melihat ketentuan dalam Undang-undang TPKS, UPTD PPA adalah salah satu penyelenggaran layanan terpadu, kemudian penyelenggara lainnya adalah Kepolisian dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

"Ketiga Lembaga ini selain dapat melakukan sinergi di antara mereka sendiri juga dapat bersinergi dengan penyedia layanan lainnya dari dinas-dinas kantor maupun lembaga terkait seperti UPT Sentra Terpadu milik Kemensos RI," ujarnya.

Selain itu, kata dia, karena kerja sama antara YLBH-PA Morotai dengan kapal perempuan Indonesia-australia dalam program Inklusi, pihaknya menjadi satu-satunya lembaga yang fokus mengadvokasi dan mendampingi isu-isu minoritas dan terpinggirkan perempuan dan anak dalam 2 tahun terakhir.

"YLBH juga telah memiliki program desa dampingan," pungkasnya.