KKR Maluku Utara Minta Presiden Cabut Perppu Ciptaker

“Kita tahu kalau Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 805 pulau dan hanya 82 pulau sementara 723 pulau tidak berpenghuni, dan pasal yang dihapus itu akan beresiko terhadap eksploitasi pulau-pulau kita,” terangnya. 

Selain itu, kata dia, tentang kemudahan Proyek Strategis Nasional pada Pasal 173 yang gampang menunjukkan kalau negara begitu mengistimewakan korporasi berjubah PSN, termasuk soal kepastian pengadaan  tanah menjadi pekerjaan pemerintah.

“Dan kita tahu kalau Maluku Utara saat ini ada tiga Proyek Strategis Nasional, yang ketika mereka menghadapi masalah tanah sudah pasti negara pasang badan, dan sudah pasti rakyat adalah korban," tandasnya.