Warga Tuntutan RDP, Transpransi Alokasi Anggaran Pelabuhan Hiri Dinanti

Pemuda Hiri, Wawan Ilyas, menambahkan bahwa permohonan RDP sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk memperjuangkan hak warga negara, khususnya di Pulau Hiri. Lembaga negara harus bersikap jujur dan terbuka dalam menerima permohonan dari masyarakat, karena hal ini merupakan bagian penting dalam menjalankan prinsip demokrasi.

"Sekarang, jika DPRD menunda pengolahan surat ini tanpa memberikan respons hingga sidang pengesahan Anggaran Perubahan tahun 2023, itu akan dianggap sebagai pelanggaran aturan. Terutama karena tugas DPRD adalah untuk mengawasi program-program Pemerintah Daerah," ujar Wawan.

Menurutnya, semua program pembangunan harus melalui pengawasan lembaga ini. DPRD memiliki tugas berupa perencanaan anggaran, pengawasan dan kontrol, serta fungsi legislasi. Ketiga fungsi utama DPRD ini harus dilaksanakan. Oleh karena itu, hak untuk terlibat dalam RDP bersama DPRD tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan apapun.

"Kami hanya membawa suara masyarakat terkait tuntutan terhadap pelabuhan. Itu saja yang kami perjuangkan. Tidak ada yang lebih," tegasnya.

Wawan menegaskan bahwa akan ada tindakan lebih besar lagi jika Pemerintah Kota masih terus berbohong. Apalagi Pemerintah Kota telah membuat MoU pada tanggal 1 Februari 2023 lalu.

"Saat ini, tugas mereka semua harus dibuktikan, paling tidak dengan memenuhi komitmen mereka dalam alokasi anggaran perubahan. Ingatlah bahwa masih diperlukan lebih dari 10 miliar untuk pelabuhan ini," tandasnya.