Dinas Pertanian Pulau Morotai Dorong Dua Program Prioritas 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Agung Pono, mengaku terdapat dua program yang menjadi fokusnya di tahun 2024.

Kedua program prioritas yang didorongnya itu yakni ketahanan pangan (padi sawah/padi ladang) serta pengendalian inflasi (hortikultura).

"Untuk padi sawah, Desa Aha dijadikan prioritas sebagai lumbung beras. Sedangkan untuk padi ladang (tadah hujan), titik pengembangan meliputi Totodoku, Joubela, Momijiu, dan Kecamatan Morotai Utara," ungkap Agung, Kamis 11 Juli 2024.

Sementara program-program yang lain di tahun 2023, seperti pengembangan hortikultura, bibit pala dan pupuk semuanya sudah terealisasi.

Agung mengaku jika pihaknya telah mengusulkan benih padi dan perluasan areal pertanian pada tahun 2024.

"Pada bulan Oktober ini, diharapkan tersedia benih padi ladang untuk 600 hektar lahan. Kami juga sudah mengajukan usulan perluasan areal tanaman padi sawah seluas 200 hektar kepada kementerian terkait," paparnya.

Baca juga:

---

Nelayan Tuna Morotai Timur Butuh Ini, Pemda Diminta Ambil Langkah

---

Siapkan Ratusan Juta Untuk 5 Cabor di Popda, Kadispora Morotai: Bisa Raih Prestasi

---

Pelantikan Kadis PUPR Morotai Menunggu BKN

---

Sementara dalam hal pengendalian inflasi, Dinas Pertanian Pulau Morotai lebih fokus pada tanaman hortikultura yang tersebar di enam kecamatan di Pulau Morotai.

"Untuk hortikultura, tidak lagi diperlukan kelompok tani. Petani perseorangan bisa berkoordinasi dengan dinas pertanian, menyiapkan lahan, dan kami akan memberikan pendampingan serta benih," jelas Agung.

Walau begitu, Agung mengaku untuk pengembangan hortikultura ini pihaknya masih terbatas pada penyediaan obat-obatan.

"Ada ketersediaan obat-obatan, tapi jumlahnya terbatas. Itu pun hanya untuk penanganan inflasi yang diprioritaskan bagi petani hortikultura dengan pengembangan yang signifikan dan serius," katanya.

Ia mengaku jika program prioritas itu dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024.

Sementara pada tahun 2023, lanjut Agung, DPKP Pulau Morotai juga memprioritaskan sejumlah program unggulan, salah satunya dengan mengusulkan 175 hektar pengembangan kelapa Bido.

"Dari 175 yang diusulkan itu yang direalisasi hanya 75 saja, kita belum tahu pasti apa penyebabnya karena ini dari Provinsi, dan tahun ini kita usulkan ke Kementerian itu 50 hektar, tapi belum ada kepastiannya," jelasnya.