MK-BISA Komitmen Bebaskan Biaya SPP bagi Puluhan Ribu Siswa SMA Sederajat

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA), menyatakan komitmen mereka untuk membebaskan biaya Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA sederajat, baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Program ini merupakan salah satu dari 15 program unggulan dalam Visi-Misi MK-BISA, dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang selama ini dinilai cukup berat dalam bidang pendidikan, khususnya bagi keluarga dengan ekonomi rendah dan menengah.

Muhammad Kasuba menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Sehingga, tidak boleh ada satu pun anak di Maluku Utara yang putus sekolah karena biaya yang mahal. Menurutnya, porsi anggaran 20 persen dari APBD tidak sulit jika ada niat untuk merealisasikan pendidikan gratis.

“Kami percaya bahwa tidak ada satu pun anak di Maluku Utara yang boleh berhenti sekolah hanya karena masalah biaya. Kami punya anggaran 20 persen dari APBD, jadi kami rasa ini tidak sulit direalisasikan,” ujar Muhammad Kasuba, Senin, 4 November 2024.

Menurut mantan Bupati dua periode Halmahera Selatan tersebut, jika dirinya bersama Basri Salama terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, yang paling pertama difokuskan adalah masalah pendidikan gratis dengan mendorong anggaran untuk pembiayaan SPP siswa SMA sederajat.

“Kami berkomitmen untuk menggratiskan SPP bagi seluruh siswa SMA sederajat di Maluku Utara, tanpa memandang status ekonomi sekolah, negeri maupun swasta.”

Berikut Skema Pembiayaan Program Pendidikan Gratis yang Dicanangkan MK-BISA

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, jumlah siswa SMA sederajat di Provinsi Maluku Utara saat ini diperkirakan mencapai 44.809 siswa. Untuk melaksanakan program ini, tim MK-BISA memperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar per tahun. Jumlah ini dihitung berdasarkan estimasi biaya rata-rata SPP di provinsi ini, yang akan dikelola secara transparan dan akuntabel guna memastikan program berjalan tepat sasaran.

Basri Salama, calon Wakil Gubernur yang mendampingi Kasuba, menjelaskan bahwa anggaran akan disalurkan berdasarkan skema yang mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa.

Baca juga:

Janji Besar MK-BISA: Kesejahteraan Guru Honorer Segera Terwujud!

Begini Cara FOSHAL dan KPU Maluku Utara Meningkatkan Literasi Politik Pemilih Pemula

Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan Dilantik: Membangun Sinergitas untuk Kesejahteraan

“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran. Program ini akan diprioritaskan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, dengan sistem pendataan yang jelas dan akurat,” jelas Basri Salama.

Skema Penyaluran Berdasarkan Kelas Ekonomi Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I (Ekonomi Rendah)

Seluruh biaya SPP akan ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi tanpa syarat tambahan. Berdasarkan estimasi, sekitar 60 persen atau 24.000 siswa masuk dalam kategori ini. Alokasi anggaran sebesar Rp24 miliar akan disalurkan untuk menjamin seluruh siswa dari keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I mendapatkan pendidikan tanpa kendala biaya.

“Kami tidak ingin melihat anak-anak dari keluarga kurang mampu terhenti pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Program ini adalah bentuk kepedulian kami kepada mereka yang selama ini kesulitan,” tegasnya.

Keluarga Sejahtera Kategori II (Ekonomi Menengah)

Untuk keluarga dengan ekonomi menengah, pemerintah akan memberikan subsidi sebagian biaya SPP. Sekitar 30 persen atau 12.000 siswa diperkirakan berasal dari kategori ini. Pemerintah provinsi akan mengalokasikan Rp12 miliar untuk subsidi bagi keluarga menengah, agar mereka tetap dapat memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka.