High Level Meeting TPID dan TP2DD, Pj Sekprov: Intervensi Pemerintah Bisa Kendalikan Inflasi

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan TP2DD se- Provinsi Maluku Utara tahun 2024, bertempat di rung Maitara Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (10/12/24)

Rapat Koordinasi dengan tema "Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Dan Mendorong Digitalisasi Keuangan Daerah", ini turut di hadiri oleh para, Anggota tim TPID Provinsi Malut, para anggota tim TPID Kabupaten/Kota, para pimpinan vertikal, Kadin, Bulg, serta undangan lainya.

Dalam pengarahannya Sekprov Abubakar berharap agar semua Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar betul-betul berupaya sehingga bisa memberikan efek baik terhadap masyarakat, kita akan diperhadapakan dengan agenda natal dan tahun baru, serta ketidakstabilan cuaca yang sangat buruk, maka pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menekan tingginya inflasi di daerah.

"Harus ada interfensi dari pemerintah agar bisa mengendalikan pergerakan infalsi di daerah," sebut Sekprov.

Dirinya mengatakan, Menetri Dalam Negeri telah memberikan sebuah pernyatan bahwa pejabat daerah tidak bisa mengendalikan inflasi dalam waktu tertentu, maka akan di evaluasi, ini merupakan sebuah formulasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk lebih fokus terhadap pengendalian inflasi. Indiktor utama terjadinya inflasi yaitu mencakup semua kebutuhan masyarakat, oleh karena itu eksistensi pemerinrah daerah harus betul-betul hadir dalam mengendalikan inflasi.

"Kalau kita bisa mengendalikan inflasi, berarti sama halnya kita memeberikan jaminan terhadap masyarakat, pastikan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih muda,"kata Abubakar Abdullah.

Abubakar juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar sama-sama lebih serius upaya dalam mengndalikan inflasi sehingga tidak berimbas kepada masyarakat.

Mengendalikan inflasi yaitu harus butuh keseriusan sehingga bisa mendorong percepatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahan masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong adanya edukasi, literasi digital dikalangan birokrasi, dan akan turun menggerakan masyarakat secara kolektif dan masif untuk memanfaatkan digital secara baik," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, dalam kesempatan tersebut menyampikan bahwa pada bulan november 2024 inflasi pada Provinsi Maluku Utara adalah 0,43% (m-t-m) Oktober-November, kemudin 1,19% (y-t-d) Januari- November, (y-o-y) 2,78% November 2023-Novmber 2024, sehingga angka inflasi khususnya Maluku Utara yaitu lebih tinggi di bandingkan nasional.

Dalam kesimpulannya, lanjut Dwi Putra Indrawan, Pemerintah daerah perlu menyusun roadmap dan rencana aksi program TP2DD tahun 2025 di bulan januari dan menjalankan program berdasarkan rencana aksi yang disetuji pimpinan daerah. Melakukan kegiatan literasi kepada masyarakat secara terus menerus agar pemahaman masyarakat tentang transaksi digital merata. Mengakselerasi penerbitan Perkada tentang penggunaan KKPD, serta membuat program kampanye atau pemberian insentif kepada masyarakat untuk bertransaksi secara digital.