Strategi Wali Kota Tidore Kepulauan untuk Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Kelurahan

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, memimpin rapat koordinasi dengan Camat dan Kepala Kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan pada Selasa, 11 Maret 2025.

Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta memperkuat koordinasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Dalam rapat tersebut, Muhammad Sinen menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di level kelurahan, yang dianggap sebagai ujung tombak pemerintahan. Ia berharap agar setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi yang intensif antara pihak kelurahan dan pemerintah kota.

"Kelurahan adalah ujung tombak Pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi yang baik sangat diperlukan agar setiap permasalahan yang timbul dapat segera diselesaikan dengan cara yang tepat," ujar Muhammad Sinen dalam arahannya.

Selain itu, ia juga membahas terkait efisiensi anggaran, yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk Pemotongan Anggaran Tahap II. Ia meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan kajian lebih mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Para Lurah mohon bersabar. Pemerintah terus berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Kesenjangan antara Kelurahan dan Desa sangat besar, sehingga masalah keuangan harus menjadi perhatian serius," tambahnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh Lurah untuk tetap bersabar dan mendukung upaya Pemerintah Kota dalam menjaga koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Amir Gorotomole, menjelaskan tentang kebijakan refocusing anggaran yang harus diikuti sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, terutama dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Refocusing Tahap I dan II difokuskan pada Perjalanan Dinas, dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yaitu 50,6 Triliun untuk seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk permasalahan yang disampaikan oleh para lurah, Pemerintah Daerah akan menindaklanjutinya," jelas Amir.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Camat, dan Kepala Kelurahan dalam menghadapi berbagai tantangan serta mewujudkan kemajuan daerah.