Genjot Infrastruktur Kepulauan, Komisi V DPR RI Turun Langsung ke Maluku Utara

Komisi V DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada Rabu, 22 April 2026. Kunjungan kerja komisi V ke Maluku Utara menjadi sorotan penting dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Dipimpin Anggota DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, rombongan bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos turun langsung meninjau berbagai persoalan krusial yang masih dihadapi masyarakat.

Dalam agenda tersebut, Komisi V bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, meninjau Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang di Kelurahan Jambula, Kota Ternate.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.

Pada kesempatan tersebut, Irine menegaskan bahwa karakter geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan besar dalam pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Karena itu, menurutnya, percepatan pembangunan harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat.

“Maluku Utara ini wilayah kepulauan, sehingga tantangan infrastrukturnya sangat besar. Percepatan pembangunan harus menjadi prioritas,” ujarnya Irine awak media.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghimpun berbagai kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan anggaran melalui APBN. Hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akan dikawal oleh Komisi V agar dapat segera direalisasikan.

“Komisi V akan mengawal dan menindaklanjuti berbagai usulan yang dinilai mendesak untuk Maluku Utara,” tegas Irine.

Namun demikian, dari hasil dialog dengan warga Huntap korban banjir Rua, Irine mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan. Beberapa warga bahkan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi hunian yang tersedia. Hal ini, menurutnya, menjadi catatan penting agar pembangunan ke depan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh sekadar selesai, tapi harus memberikan manfaat maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Selain sektor perumahan, Komisi V juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah Maluku Utara yang masih banyak mengalami kerusakan, termasuk titik-titik longsor yang belum tertangani. Keterbatasan anggaran diakui menjadi salah satu kendala utama, meski kondisi tersebut juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, Irine menekankan pentingnya penentuan skala prioritas, terutama pada sektor yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.

“Kita harus bijak menentukan prioritas, mana yang paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, sektor transportasi laut juga menjadi perhatian serius. Komisi V menilai perlu adanya penambahan armada kapal serta peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan guna memperkuat konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.

Irine menegaskan, keberhasilan pembangunan di daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia pun mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan data serta kebutuhan pembangunan.

Ke depan, Komisi V bersama pemerintah daerah akan kembali melakukan pembahasan lanjutan untuk menetapkan prioritas pembangunan yang paling mendesak.

“Harapannya, semua yang sudah disampaikan bisa segera diimplementasikan, baik di 2026 maupun 2027,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, sekaligus mendorong peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.