Gubernur Sherly Pimpin HLM TPID–TP2DD, Perkuat Strategi Kendalikan Inflasi Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Jumat, 8 Mei 2026.

Kegiatan strategis tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala Perum Bulog Ternate, Kepala Pertamina Ternate, para bupati/wali kota, serta pimpinan OPD dan anggota TPID/TP2DD se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya Bank Indonesia, atas kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di daerah.

Ia mengungkapkan, tren inflasi Maluku Utara menunjukkan perbaikan signifikan. Setelah sempat berada di angka sekitar 5 persen pada Maret 2026 menjelang Ramadan, inflasi kini berhasil ditekan secara signifikan.

“Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) kita berada di angka 2,03 persen dan month to month (m-to-m) di angka 2,59 persen. Ini sudah berada di bawah standar nasional dan merupakan hasil kerja bersama seluruh stakeholder,” ujar Sherly.

Meski demikian, ia menegaskan masih adanya tantangan struktural, terutama ketergantungan daerah terhadap pasokan luar, di mana sekitar 80 persen kebutuhan beras masih didatangkan dari luar daerah. Selain itu, produksi lokal untuk ayam potong dan telur juga masih terbatas.

Untuk menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah mendorong kerja sama dengan investor dalam pengembangan peternakan ayam petelur di lahan seluas 5–10 hektare. Langkah ini ditargetkan dapat memperkuat kemandirian pangan daerah pada tahun 2026.

“Selama ini kita masih sangat tergantung dari luar, terutama untuk telur yang harganya bisa selisih hingga 50 persen dibanding Jawa dan Sulawesi. Ini yang ingin kita tekan,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti distribusi program Minyak Kita yang saat ini telah berjalan di Ternate, Tidore, dan Sofifi dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700. Program ini akan diperluas ke delapan kabupaten lainnya, khususnya wilayah Halmahera.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi pedagang yang menjual di atas harga Rp20.000. Karena itu distribusi akan terus kita perluas dan awasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan kuota Minyak Kita sebesar 600.000 liter, namun saat ini baru tersedia sekitar 100.000 liter di gudang.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota, distribusi 100 ekor sapi kurban, serta penguatan produksi pertanian melalui cetak sawah baru seluas 10.000 hektare dan reaktivasi 4.600 hektare lahan di Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

Dari sisi logistik, Perum Bulog juga akan membangun enam gudang baru di Maluku Utara untuk memperkuat ketahanan stok pangan daerah.

Selain itu, Pemprov turut mendorong percepatan digitalisasi ekonomi melalui kerja sama dengan bank Himbara dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekitar 700 nelayan saat ini sedang dalam proses pengajuan pembiayaan untuk memperkuat modal usaha.

Di akhir arahannya, Gubernur Sherly meminta seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk ikut memperkuat langkah pengendalian harga di wilayah masing-masing.

“Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat dapat menghadapi hari besar keagamaan dengan harga yang stabil dan terjangkau,” pungkasnya.