Dua Plt Kadis Diganti, Gubernur Sherly Fokus Benahi OPD Strategis

Gubernur Sherly Laos, resmi mengganti dua pelaksana tugas (Plt) kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Dua pejabat yang diganti per Jumat, 29 Mei 2026 yakni Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fauji Momole serta Plt Kepala Dinas Pertanian Anwar Husen. Namun, hingga kini belum diumumkan pejabat pengganti keduanya.

Pergantian tersebut disebut menjadi langkah awal pembenahan birokrasi yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Selain mengganti dua pimpinan OPD, Pemprov Maluku Utara juga tengah melakukan evaluasi terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus Plt maupun pelaksana harian (Plh).

OPD yang ikut dievaluasi di antaranya Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.

Evaluasi juga mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan adanya evaluasi terhadap pimpinan OPD berstatus Plt tersebut.

“Ibu Gubernur sudah mengevaluasi pimpinan OPD yang berstatus plt. Dalam evaluasi ini beliau memberikan catatan khusus kepada OPD strategis dan krusial yang berkaitan langsung dengan visi-misinya,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan program prioritas pemerintahan Sherly Laos dan Sarbin Sehe.

Ia menambahkan, evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat Plt telah menjabat cukup lama, mulai dari enam bulan hingga satu tahun.

“Karena ada yang sudah menjabat cukup lama, maka dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas kinerja dan capaian program OPD,” katanya.

Langkah evaluasi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat sebagai bagian dari penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.