Wabup Morotai Perkuat Kolaborasi Pengendalian Inflasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Upaya tersebut ditegaskan Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026, Senin, 22 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Rio menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi di daerah kepulauan seperti Morotai yang masih bergantung pada pasokan barang dari luar wilayah.

Menurutnya, forum HLM TPID tidak boleh hanya menjadi ruang diskusi, tetapi harus melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.

“Forum High Level Meeting ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat segera diimplementasikan dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rio.

Ia menyebutkan, sebagai daerah kepulauan, Morotai menghadapi sejumlah tantangan struktural, mulai dari ketergantungan pasokan luar daerah, tingginya biaya distribusi antarpulau, hingga faktor cuaca yang kerap mengganggu jalur transportasi laut.

Sementara itu, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara memaparkan perkembangan inflasi terkini di tingkat provinsi maupun Kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Juni 2026, Morotai tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen.

Meski demikian, angka tersebut masih tergolong terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Provinsi Maluku Utara. Adapun komoditas penyumbang inflasi di antaranya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta dipengaruhi kenaikan harga BBM non-subsidi dan keterbatasan pasokan pangan dari luar daerah.

Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai tantangan pengendalian inflasi di Maluku Utara, seperti keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold storage), tingginya biaya distribusi antarpulau, serta ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.

Sebagai tindak lanjut, TPID Morotai bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar secara berkala, penguatan Kios Pangan, optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita, gerakan menanam komoditas hortikultura, serta penguatan produksi pangan lokal.

Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan produktivitas petani, nelayan, dan peternak melalui penyediaan sarana-prasarana, pendampingan, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam memperkuat kapasitas TPID dan mendukung program pengendalian inflasi daerah.

Melalui HLM TPID Tahun 2026 ini, Pemkab Pulau Morotai menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.