PUPR Maluku Utara Sertifikasi 100 Tenaga Ahli Konstruksi, Dorong Infrastruktur Berkualitas

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov Malut menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Bela Hotel Ternate, 3–6 Agustus 2026.

Kegiatan yang diikuti 100 tenaga teknis dari lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Senin, 3 Agustus 2026.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam menyiapkan tenaga konstruksi yang profesional, kompeten, dan mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di daerah.

Sebanyak 100 peserta dibagi dalam lima bidang keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, dan teknik air minum. Masing-masing bidang diikuti 20 peserta.

Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan peningkatan kompetensi tenaga teknis menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai standar.

Menurutnya, kualitas pembangunan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang merancang, melaksanakan, hingga mengawasi pekerjaan konstruksi.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya. Karena itu kami mendorong seluruh tenaga teknis memiliki kompetensi dan sertifikasi agar setiap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek infrastruktur di Maluku Utara semakin profesional, akuntabel, dan sesuai standar,” ujar Risman.

Pelatihan tersebut merupakan kerja sama antara Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.

Selain mendapatkan pembekalan materi, para peserta juga mengikuti uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang diakui secara nasional.

Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Maluku Utara, Saiful Amin, menjelaskan sertifikasi tenaga konstruksi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Pelatihan ini tidak berhenti pada pembekalan materi. Seluruh peserta akan mengikuti asesmen kompetensi oleh LSP sehingga nantinya memiliki sertifikat keahlian yang diakui. Harapannya, Maluku Utara memiliki lebih banyak tenaga ahli konstruksi yang siap mendukung pembangunan daerah secara profesional,” kata Saiful.

Ia menambahkan, sertifikasi tersebut juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga konstruksi lokal sekaligus memastikan setiap proyek pembangunan memenuhi aspek keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber yang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan konstruksi nasional, serta organisasi profesi.

Beberapa pihak yang terlibat sebagai narasumber di antaranya PT PP, PT Brantas Abipraya, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Universitas Khairun, dan organisasi profesi konstruksi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap program tersebut dapat melahirkan lebih banyak tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Maluku Utara.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nanan Abidin, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, serta para peserta pelatihan.