Begini Cara BWS dan PUPR Maluku Utara Atasi Krisis Air Bersih di Dowora
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) mengambil langkah untuk mengatasi krisis air bersih dan air minum yang dialami warga Desa Dowora, Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan.
Penanganan dilakukan dengan memperbaiki kapal milik masyarakat yang selama ini digunakan untuk mengangkut pasokan air minum dari Dusun Doksili ke Desa Dowora.
Langkah tersebut dipilih karena dinilai lebih efisien dibandingkan menyewa kapal pengangkut air atau Landing Craft Tank (LCT).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan persoalan kebutuhan air menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Sudah beberapa hari ini perhatian ditujukan pada kebutuhan air, kebakaran, kekeringan,” kata Risman, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Risman, Desa Dowora menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah. Selama ini, masyarakat memperoleh pasokan air minum dari Dusun Doksili yang dikirim melalui jalur laut.
Namun, distribusi air terhenti setelah kapal pengangkut mengalami kerusakan mesin. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan air minum ke masyarakat ikut terganggu.
Di sisi lain, warga masih dapat memanfaatkan sumur bor yang tersedia di sekitar permukiman untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya saja, air tersebut memiliki rasa payau sehingga tidak layak digunakan untuk konsumsi.
Pemerintah kemudian memisahkan penanganan kebutuhan air bersih dan air minum. Air dari sumur bor dimanfaatkan untuk mandi dan kebutuhan rumah tangga, sementara kebutuhan air minum dipenuhi melalui bantuan pemerintah.
“Untuk minum mereka pakai bantuan. Kalau masih kekurangan air minum, kita buka layanan untuk disuplai kembali,” ujarnya.
Hasil koordinasi Dinas PUPR Maluku Utara dengan BWS, bantuan air minum telah disalurkan ke Desa Dowora pada 18-19 Agustus 2026.
Selain menyalurkan bantuan, pemerintah menyiapkan solusi agar distribusi air dapat kembali berjalan secara mandiri. Kapal yang selama ini menjadi sarana penghubung Doksili-Dowora dipilih untuk diperbaiki.
Pada 27 Agustus 2026, bantuan biaya operasional diserahkan untuk mendukung perbaikan mesin kapal tersebut.
Risman menjelaskan, perbaikan kapal dinilai lebih efisien dibandingkan pemerintah harus menyewa LCT setiap kali melakukan pengangkutan air.
Dengan memanfaatkan kapal yang sudah tersedia di wilayah tersebut, distribusi air diharapkan dapat dilakukan secara rutin setelah perbaikan selesai.
Pemerintah juga terus memantau kondisi sejumlah wilayah lain yang mengalami kekurangan air akibat kekeringan. Dinas PUPR Maluku Utara bersama BWS melakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Risman mengatakan instruksi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terkait penanganan kekeringan telah diteruskan kepada jajaran teknis.
“Intinya perintah dari Ibu Gubernur disampaikan ke kita, kemudian kita koordinasi dengan BWS,” katanya.
Ia berharap proses perbaikan kapal di Dowora dapat segera diselesaikan sehingga jalur distribusi air dari Doksili kembali berfungsi.
Dengan begitu, kebutuhan air minum masyarakat dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan dan ketergantungan terhadap bantuan air dapat dikurangi.
Bagi warga yang Dowora yang masih membutuhkan air minum, dapat menghubungi Posko Induk BWS (+62 823 43112991) dan PIC Dinas PUPR Maluku Utara (+62 812‑4344‑4117).








Komentar