PORDI Maluku Utara Minta Polres Ternate Perketat Izin Turnamen Domino

Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara meminta Polres Ternate memperketat penerbitan izin penyelenggaraan turnamen domino yang tidak mengantongi rekomendasi organisasi resmi, yakni PORDI dan ORADO.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua PORDI Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, saat mendatangi Polres Ternate, Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menegaskan, penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate perlu dikoordinasikan dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut.

Menurut Sinen, komunitas tetap memiliki ruang untuk menggelar turnamen domino. Namun, penyelenggara harus memenuhi mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen resmi.

“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegas Sinen.

Ia menjelaskan, perbedaan sistem permainan, termasuk penggunaan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100, bukan menjadi persoalan utama. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah kejelasan penyelenggara serta koordinasi dengan organisasi resmi.

Sinen juga meminta kepolisian tidak hanya menerima permohonan izin, tetapi memastikan seluruh persyaratan penyelenggaraan dipenuhi. Ia mendorong agar kegiatan yang berlangsung tanpa rekomendasi resmi ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.

Selain itu, Sinen menegaskan bahwa kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Karena itu, komunitas yang ingin menyelenggarakan turnamen domino di Kota Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan permohonan izin.

Menurut Sinen, langkah tersebut merupakan upaya memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah. Ia berharap Polres Ternate konsisten menerapkan ketentuan perizinan agar tidak muncul kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.

Dengan pengetatan perizinan dan koordinasi bersama organisasi resmi, penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate diharapkan berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.