Kakanwil Hukum Berganti, Wagub Sarbin Ingatkan Tantangan Penegakan Hukum

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengingatkan pentingnya memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah pergantian kepemimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Sarbin menyampaikan hal tersebut dalam acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara di Aula Cengkeh Kie Raha, Senin malam, 19 Oktober 2026.

Dalam pergantian tersebut, Topan Sopuan resmi menjabat Kakanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, menggantikan Budi Argap Situngkir yang mendapat penugasan baru sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Sebelumnya, Topan menjabat Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Sarbin menyampaikan apresiasi kepada Budi Argap atas dedikasi dan pengabdiannya selama kurang lebih dua tahun di Maluku Utara.

Menurut Sarbin, pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tanggung jawab dalam bidang hukum harus tetap berjalan karena tantangan yang dihadapi terus berkembang.

“Tugas di bidang hukum itu tidak pernah selesai. Hari ini bangsa kita menghadapi tantangan luar biasa terkait persoalan hukum, dan kita semua melihat serta merasakannya. Oleh karena itu, tugas ini tidak akan berhenti hanya karena adanya mutasi, sebab perpindahan tugas adalah hal yang biasa dalam penyelenggaraan negara,” ujar Sarbin.

Kepada Topan Sopuan, Sarbin berharap agar segera beradaptasi dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya Maluku Utara. Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai daerah.

Maluku Utara terdiri atas dua kota dan delapan kabupaten, dengan wilayah yang didominasi lautan. Selain itu, daerah ini memiliki empat kesultanan besar yang menjadi bagian penting dari sejarah dan peradaban masyarakat.

Sarbin mengatakan, keberagaman suku, agama, dan etnis di Maluku Utara merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Kehidupan masyarakat yang harmonis menjadi modal penting dalam mendukung stabilitas daerah dan pelaksanaan penegakan hukum.

“Maluku Utara telah membuktikan diri sebagai rumah besar bagi seluruh umat, suku, agama, dan etnis yang hidup berdampingan dengan damai. Kami berharap Kakanwil yang baru dapat ‘mengelilingi samudra’ Moloku Kie Raha ini untuk memperkuat penegakan hukum dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Sarbin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara terbuka untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan jajaran Kementerian Hukum serta instansi lainnya.

Ia menilai, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan efektif, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Sarbin juga mengingatkan pentingnya kerja cepat dan responsif dalam menjawab harapan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan Kakanwil yang baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Acara pisah sambut tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kakanwil Imigrasi Maluku Utara, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, tenaga ahli notaris, serta pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara.