Bahas Strategi Tekan Fiskal, Forum Kepala Daerah Se-Malut Satu Suara

Tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi isu utama yang mengemuka dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara.

Forum strategis yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Selasa 17 Desember 2025, menjadi ajang penyatuan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat.

Sejumlah kepala daerah memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kondisi riil di wilayah masing-masing, terutama dampak langsung pemotongan anggaran terhadap pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Wakil Bupati Halmahera Barat mengungkapkan bahwa daerahnya mengalami pemangkasan TKD mencapai Rp203,9 miliar, dengan dana alokasi umum (DAU) terpangkas hingga Rp91 miliar. Dampak dari kebijakan tersebut, menurutnya, sangat dirasakan hingga ke tingkat desa.

“Dalam kondisi seperti ini, pembangunan infrastruktur fisik menjadi cukup sulit. Karena itu kami sangat membutuhkan perhatian dan intervensi penuh dari pemerintah provinsi,” ujarnya di hadapan forum.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, ia tetap mengapresiasi capaian 10 bulan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang dinilai telah menghadirkan berbagai program pro-rakyat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, penanganan kawasan kumuh, perikanan, hingga penyediaan listrik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan di Halmahera Barat masih tergolong besar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Barat juga menyoroti masih adanya wilayah-wilayah terisolasi akibat keterbatasan akses transportasi darat. Selain ruas jalan Sidangoli–Jailolo yang telah dilaksanakan, daerah seperti Loloda, akses Going–Kotala, serta wilayah Roko menuju desa-desa perbatasan dengan Halmahera Utara disebut membutuhkan perhatian serius.

Persoalan serupa disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabessy. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan provinsi di Pulau Mangoli serta ruas Molbufa–Kabau belum tuntas, dengan pembangunan terakhir tercatat pada 2014.

Tak hanya infrastruktur, Saleh juga menyoroti besarnya potensi sektor perikanan Kepulauan Sula yang belum dikelola secara optimal. Lemahnya tata kelola, menurutnya, menyebabkan hasil laut daerah justru tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal.

“Potensi kita sangat besar. Sekitar 200 rumpon ada di laut. Ikan momar saja, di luar tuna dan cakalang, bisa mencapai 400 ton per bulan. Tapi ini hilang lewat transaksi di laut, dibeli hanya Rp2.500 per kilogram. Ini jelas merugikan daerah,” tegasnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi juga menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan. Pemprov Malut tercatat mengalami pemotongan TKD lebih dari Rp700 miliar.

Meski demikian, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap mendorong pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota. Berbagai langkah efisiensi terus dilakukan agar anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Maluku Utara menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian harga perkiraan sendiri (HPS).

“Kami berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan rasionalisasi HPS, yang bisa ditekan hingga 30 persen tanpa menghapus daftar kegiatan. Kami memahami kebutuhan 10 kabupaten/kota masih sangat besar. Dengan segala keterbatasan, kami berupaya mengoptimalkan anggaran semaksimal mungkin,” ujar Sherly.

Forum ini diharapkan menjadi titik temu solusi bersama dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.