DPRD Halmahera Selatan Evaluasi Proyek BPBD, Pekerjaan di Mafa Masih Tertinggal

Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menggelar rapat evaluasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait progres kegiatan dan serapan anggaran tahun 2025.

Dalam rapat tersebut terungkap, serapan anggaran BPBD Halsel telah mencapai lebih dari 90 persen dari total pagu sekitar Rp29 miliar. Hal itu disampaikan Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam, usai rapat evaluasi bersama DPRD, Jumat, 9 Januari 2026.

Aswin menjelaskan, sebagian besar anggaran BPBD digunakan untuk pekerjaan fisik. Sementara pengadaan nonfisik, seperti perlengkapan kantor, belum direalisasikan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Sebagian besar pekerjaan fisik sudah selesai. Namun masih terdapat sisa pembayaran sekitar Rp1 hingga Rp3 miliar yang akan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan setelah melalui audit Inspektorat,” ujarnya.

Ia merinci, pekerjaan fisik di Desa Jorong Jujame telah rampung 100 persen. Sementara di Desa Amasing, progres pekerjaan rata-rata sudah mencapai di atas 90 persen.

Namun demikian, pekerjaan normalisasi sungai dan penguatan tebing di Desa Mafa masih tertinggal. Hingga saat ini, progres pekerjaan di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 60 persen.

“Untuk pekerjaan di Mafa memang progresnya lambat. Dalam waktu dekat kami akan memanggil kontraktor untuk memastikan apakah pekerjaan dapat diselesaikan atau harus dilakukan pemutusan kontrak,” tegas Aswin.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Halsel, Irfan Djalil, mengatakan bahwa dari total pagu anggaran BPBD, sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran utang serta belanja pegawai.

Ia menegaskan, hingga akhir tahun 2025 hanya terdapat satu pekerjaan fisik yang belum tuntas, yakni proyek di Desa Mafa. Kendala utama, kata Irfan, berada pada pihak kontraktor.

“DPRD mendorong dinas terkait agar bersikap tegas terhadap kontraktor yang bermasalah. Jika diperlukan, dilakukan pemutusan kontrak hingga blacklist perusahaan,” tegasnya.

Selain rapat evaluasi, Komisi III DPRD Halsel juga berencana melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah lokasi pekerjaan, di antaranya Desa Amasing, Sidopo, dan Mafa, guna memastikan kondisi riil proyek di lapangan.

DPRD menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proyek pemerintah daerah, baik di BPBD maupun dinas teknis lainnya, agar keterlambatan pekerjaan tidak terus berulang dan target penyelesaian dapat direalisasikan sesuai jadwal.