Musrenbang RKPD 2027 Ditutup, Sekda Rizal Ingatkan Pentingnya Sinkronisasi Pembangunan

Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2027 resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Rizal Marsaoly, di Royal Resto Ternate, Selasa, 10 Maret 2026.

Forum tersebut menghasilkan 501 usulan program pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen RKPD Kota Ternate Tahun 2027.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan, camat, delegasi kecamatan, serta sejumlah pemangku kepentingan pembangunan daerah. Selama forum berlangsung, berbagai usulan pembangunan dari tingkat kecamatan dibahas secara intens melalui forum kelompok sesuai bidang perencanaan.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD berjalan tertib, konstruktif, dan partisipatif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait arah pembangunan daerah.

“Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kota Ternate Tahun 2027 berlangsung tertib, konstruktif dan partisipatif sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari hasil pembahasan forum perangkat daerah disepakati sebanyak 501 usulan program pembangunan yang terbagi dalam tiga kelompok bidang utama.

Kelompok bidang ekonomi dan sumber daya alam menghasilkan 151 usulan program. Sementara bidang infrastruktur dan kewilayahan menjadi kelompok dengan usulan terbanyak yakni 226 usulan program. Sedangkan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menghasilkan 124 usulan program.

Selain jumlah program, forum tersebut juga menyepakati kebutuhan pendanaan pembangunan daerah sebesar Rp210.916.459.000 untuk mendukung berbagai usulan program yang telah dibahas.

Pada kelompok bidang ekonomi dan sumber daya alam, kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk enam perangkat daerah mencapai sekitar Rp6,25 miliar.

Sementara kelompok bidang infrastruktur dan kewilayahan menjadi sektor dengan kebutuhan pendanaan terbesar yakni sekitar Rp196,016 miliar, yang mencakup sejumlah program pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas wilayah lainnya.

Adapun pada kelompok bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk 13 perangkat daerah mencapai sekitar Rp8,65 miliar.

Thamrin menambahkan bahwa seluruh hasil pembahasan tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

“Melalui forum ini berbagai usulan pembangunan telah diselaraskan untuk menjadi prioritas program yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD Kota Ternate Tahun 2027,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly dalam sambutannya menegaskan bahwa forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang terencana dan terukur.

Menurutnya, melalui forum tersebut pemerintah daerah telah melakukan sinkronisasi program, pendanaan, indikator kinerja serta target pembangunan yang nantinya dituangkan dalam dokumen RKPD.

“Melalui forum ini kita telah melakukan sinkronisasi program, pendanaan, indikator kinerja serta target pembangunan yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD Kota Ternate Tahun 2027,” ujar Rizal.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dan integrasi program agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah Kota Ternate berharap dokumen RKPD Tahun 2027 nantinya dapat menjadi rencana pembangunan tahunan yang lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah “Ternate Mandiri dan Berkeadilan” atau Ternate Andalan Jilid II.