Pemkot Ternate Hibahkan Sejumlah Pelabuhan ke Pusat, Nasri Apresiasi Dukungan Gubernur

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyatakan kesiapan untuk menghibahkan sejumlah pelabuhan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan di Kota Ternate.

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mengatakan kebijakan hibah tersebut diharapkan dapat membuka peluang pembiayaan pembangunan pelabuhan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Nasri, upaya penguatan konektivitas transportasi laut di wilayah Maluku Utara telah dibahas sejak tahun lalu. Pada 14 November 2025, dirinya bersama sejumlah kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

Pertemuan tersebut turut difasilitasi oleh Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Graal Taliawo. Dalam kesempatan itu, Pemkot Ternate menyampaikan berbagai kebutuhan penguatan konektivitas transportasi laut, termasuk rencana pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan.

“Dalam pertemuan itu kami menyampaikan pentingnya penguatan konektivitas laut. Ada dua pelabuhan yang diusulkan untuk dibangun pada tahun 2026, yakni perluasan Pelabuhan Mudaffar Sjah di Kelurahan Dufa-Dufa dan pembangunan Pelabuhan Mayau di Kecamatan Batang Dua,” ujar Nasri.

Ia menjelaskan, usulan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian Perhubungan. Bahkan, kedua pelabuhan tersebut diprioritaskan untuk masuk dalam rencana pembangunan tahun 2026.

Nasri juga mengapresiasi dukungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang turut mendorong percepatan pembangunan sektor kepelabuhanan di Kota Ternate.

Ia mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan tersebut kembali disampaikan oleh gubernur saat acara open house Natal 2025 di Rumah Jabatan Gubernur di Sofifi. Dalam kesempatan itu, gubernur meminta agar Pemerintah Kota Ternate segera menindaklanjuti proses hibah beberapa pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan.

“Saat itu Gubernur Maluku Utara meminta saya untuk menyampaikan kepada Wali Kota Ternate agar beberapa pelabuhan yang bakal dibangun oleh Kementerian Perhubungan segera dihibahkan, sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Nasri, langkah koordinasi yang dilakukan gubernur patut diapresiasi karena menyangkut kepentingan besar masyarakat Ternate, khususnya dalam memperkuat akses transportasi laut antarwilayah.

Ia menegaskan, Pemkot Ternate pada prinsipnya siap menghibahkan sejumlah pelabuhan kepada pemerintah pusat agar pengelolaannya dapat dilakukan secara maksimal oleh Kementerian Perhubungan.

“Saya pikir dengan menghibahkan pelabuhan ke Kementerian Perhubungan, maka pembiayaan operasional maupun pembangunan dapat dialokasikan melalui APBN. Ini tentu berdampak positif secara ekonomis bagi masyarakat Kota Ternate,” ujarnya.

Nasri berharap pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Ternate nantinya tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat konektivitas antarpulau, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir dan pelaku ekonomi lokal.

“Harapan kami, dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi pemerintah provinsi serta pemerintah kota, pembangunan pelabuhan ini dapat segera terealisasi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.