Pemda Halmahera Timur Matangkan RKPD 2027, Layanan Publik dan SDM Jadi Prioritas

Pemerintah Daerah Halmahera Timur mulai mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah agar lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan.

Mengawali sambutannya, Bupati Halmahera Timur menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersyukur atas kesempatan mengikuti forum penting tersebut.

Bupati menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah memasuki periode kedua kepemimpinan bersama Wakil Bupati untuk masa jabatan 2025–2029. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan, diperlukan kerja keras, sinergi, dan percepatan langkah untuk mewujudkan kemajuan daerah.

“Pembangunan ke depan membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar target yang telah direncanakan dapat tercapai,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Halmahera Timur kini berada pada tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Tahap ini difokuskan pada penguatan fondasi transformasi menuju visi Halmahera Timur Tanbirahi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Tema Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang diusung adalah “Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Responsivitas Pemerintah Daerah”. Tema ini merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi pembangunan daerah.

Hasil Musrenbang tingkat kecamatan di 10 wilayah mencatat 282 usulan prioritas. Sebagian besar berada di bidang infrastruktur sebanyak 206 usulan, diikuti bidang perekonomian 57 usulan, dan sosial budaya sebanyak 19 usulan.

Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan bottom-up melalui aspirasi masyarakat dan pendekatan top-down dari kebijakan pemerintah pusat. Program prioritas nasional, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win, juga menjadi perhatian, terutama peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan delegasi kecamatan dapat berperan aktif serta fokus pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2027. Penyesuaian dengan RPJMD 2025–2029 serta rencana strategis masing-masing OPD juga menjadi perhatian utama.

Sebagai arahan penutup, Bupati mengingatkan beberapa hal penting: OPD harus proaktif dan responsif terhadap kebutuhan daerah, setiap program harus memiliki output yang jelas, dan rencana kerja harus menjadi turunan konkret dari rencana strategis OPD. Selain itu, penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan program pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong percepatan kemajuan Kabupaten Halmahera Timur secara menyeluruh.